Muharlion Serap Aspirasi Warga Dadok Tunggul Hitam, DPRD Padang Prioritaskan Penanganan Banjir dan Infrastruktur

PADANG – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah. Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu menjadi prioritas pembangunan, mulai dari banjir, infrastruktur jalan, drainase, hingga fasilitas pendidikan dan rumah ibadah, Senin (4/5/2026).

Muharlion mengatakan, persoalan banjir masih menjadi keluhan utama masyarakat karena Dadok Tunggul Hitam merupakan salah satu kawasan yang kerap terdampak genangan saat curah hujan tinggi.

“Wilayah ini memang menjadi salah satu titik yang cukup rawan banjir. Karena itu masyarakat meminta adanya peningkatan penanganan drainase serta perbaikan sistem pengendalian banjir,” ujar Muharlion.

Selain penanganan banjir, warga juga mengusulkan pembangunan dan peningkatan akses jalan evakuasi alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas menuju kawasan pusat pemerintahan di Aia Pacah.

Menurut Muharlion, saat ini aktivitas masyarakat masih banyak bergantung pada jalur utama Jalan DPR sehingga arus kendaraan sering mengalami kemacetan, terutama pada waktu-waktu sibuk.

“Ada usulan perbaikan jalur alternatif melalui Jalan Heler yang terhubung hingga kawasan Bypass Aia Pacah. Warga juga meminta pembangunan jembatan agar akses tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.

Dalam dialog bersama masyarakat, turut mengemuka usulan pembangunan jalan lingkungan yang hingga kini belum terbetonisasi di sejumlah kawasan permukiman. Warga berharap peningkatan infrastruktur tersebut dapat mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari.

Reses itu juga membahas program pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan ekonomi keluarga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat masyarakat.

Selain itu, masyarakat menyampaikan kebutuhan pembangunan drainase lingkungan, bantuan bagi masjid dan mushalla, serta penyediaan fasilitas pendidikan. Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah kebutuhan gedung bagi PAUD Integrasi yang hingga kini belum memiliki sarana pembelajaran sendiri.

Muharlion menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan pembahasan di DPRD Kota Padang dan diperjuangkan sesuai dengan skala prioritas serta kewenangan pemerintah daerah.