PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumbar untuk mengevaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 guna memperkuat tata kelola yang akuntabel dan berorientasi hasil. Langkah ini ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat menerima Laporan Eksekutif Daerah Semester II 2025 di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/4/2026).
Mahyeldi menilai evaluasi tersebut penting untuk menilai kualitas perencanaan, konsistensinya dengan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Masukan dan rekomendasi strategis dari BPKP disebutnya menjadi bahan penting dalam penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia menegaskan, sinergi Pemprov Sumbar dan BPKP perlu terus diperkuat agar program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pengawasan dinilai krusial untuk memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Perhatian khusus juga diarahkan pada penguatan pengawasan program prioritas, terutama pemulihan pascabencana dan mitigasi bencana. Sumbar yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi dinilai perlu memastikan program pemulihan berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Sumbar membuka akses data dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses evaluasi perencanaan dan penganggaran 2026.
Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menyampaikan komitmen lembaganya mengawal akuntabilitas program strategis melalui pengawasan yang adaptif dan kolaboratif. Dalam LED Semester II 2025, BPKP menyoroti tiga isu utama: keberlanjutan produksi pangan, infrastruktur dan distribusi pangan, serta intervensi cadangan pangan untuk stabilisasi harga.
Menurutnya, capaian pembangunan Sumbar secara umum cukup baik dan berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran BPKP, bupati dan wali kota se-Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
Pos Terkait
Pos Trending
