Mahyeldi Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan Lewat Literasi dan Inklusi Keuangan
PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai strategi memperkuat ekonomi daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (4/3/2026).
Menurut Mahyeldi, akses terhadap layanan keuangan saja tidak cukup. Masyarakat juga harus memahami cara mengelola keuangan secara bijak agar manfaatnya benar-benar dirasakan, terutama oleh pelaku UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah.
Ia menyebut, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat inklusi keuangan di Sumbar telah mencapai 76,88 persen. Namun, angka literasi keuangan masih berada di 40,78 persen. Kesenjangan ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga pengetahuan yang memadai.
Mahyeldi menilai UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, perbankan dan lembaga jasa keuangan diharapkan lebih proaktif menghadirkan pembiayaan yang mudah dijangkau serta sesuai kebutuhan pelaku usaha kecil.
Ia juga mengingatkan bahaya praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan dengan bunga tinggi. Kondisi tersebut kerap menjerat pelaku usaha kecil dalam lilitan utang yang memberatkan.
“Kita tidak ingin masyarakat terjebak pinjaman yang memberatkan. Di sinilah peran TPAKD dan perbankan untuk hadir memberikan solusi yang lebih aman dan terjangkau,” ujarnya.
Mahyeldi berharap TPAKD Sumbar semakin aktif memperluas akses pembiayaan hingga ke tingkat akar rumput, termasuk bagi petani, nelayan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumbar, Roni Nazra, menyampaikan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Literasi membantu masyarakat mengelola keuangan secara bijak, sedangkan inklusi memastikan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan.
Ia menambahkan, TPAKD kini telah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota. Ke depan, tantangannya adalah memastikan setiap program berjalan inovatif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam rapat pleno tersebut turut dibahas roadmap TPAKD 2026–2030 yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola, integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta keberlanjutan program bagi sektor produktif dan kelompok rentan. OJK, kata Roni, akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar seluruh program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
