Beranda / DPRD SumbarPage :

Tag : DPRD Sumbar

1 tahun lalu | POLITIK

KERJA NYATA GERINDRA: Reses Khairuddin Simanjuntak di Pasaman Langsung Tindaklanjuti Aspirasi Warga

Pasaman, – Anggota DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Khairuddin Simanjuntak kembali menggelar kegiatan masa reses untuk menjemput aspirasi langsung dari masyarakat...

1 tahun lalu | REGIONAL

KERJA NYATA GERINDRA: Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Jemput Aspirasi Warga Padang

Padang, – Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman, kembali melakukan kunjungan untuk menjemput aspirasi masyarakat dalam..

1 tahun lalu | KEUANGAN REGIONAL

Terungkap Dugaan SPj Fiktif Sosialisasi Perda di Setwan DPRD Sumbar

Padang, – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baat tahun anggaran 2023 tidak hanya menemukan kesalahan..

1 tahun lalu | POLITIK

DPRD Sumbar Dorong Digitalisasi Pemerintahan Lewat Ranperda SPBE

Rapat Paripurna Bahas Nota Pengantar SPBE, Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Modern di Sumbar Padang, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)..

1 tahun lalu | POLITIK

DPRD Sumbar Dorong Pembatasan BBM Subsidi untuk Kendaraan Berplat Luar, Targetkan Peningkatan PAD

Padang, — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Iqra Chissa, S.ST, MM, bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar,..

1 tahun lalu | RAGAM

Pansus DPRD Sumbar Temukan Bantuan Ternak Sapi Tak Sesuai Spek dan Bibit Tanaman Fiktif

Padang – Laporan Panitia Khusus (Pansus) Program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) dan Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) DPRD Sumatera..

1 tahun lalu | REGIONAL

Sengketa Informasi Zakat: DPRD Sumbar Dorong Pemohon Laporkan Majelis KI Bila Tak Netral

Padang, – Nofrizon, Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) 4 periode mendorong agar pemohon informasi sengketa informasi publik terkait informasi data..

1 tahun lalu | REGIONAL

Pansus DPRD Sumbar Temukan Program GPP dan GEPEMP Diduga Fiktif, Spek Tak Sesuai, dan Bibit Dijual

Padang – DPRD Sumatera Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi Program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) dan Gerakan Pensejahteraan Ekonomi..