Pemprov Sumbar Perkuat Strategi Kendalikan Inflasi Jelang Ramadhan Pascabencana
PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan langkah-langkah intervensi strategis untuk menahan laju inflasi dan menjamin ketersediaan pangan pascabencana, sekaligus menghadapi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajukan permintaan tambahan suplai pangan ke Badan Pangan Nasional guna menjaga kecukupan cadangan pangan daerah untuk beberapa bulan ke depan. Kamis (22/1/2026).
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang berdampak pada sektor produksi dan distribusi. Ia menegaskan, Pemprov Sumbar telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif dan berharap dukungan semua pihak agar kebijakan yang diambil berjalan efektif.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar. Pertemuan ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam merespons tekanan inflasi pascabencana dan menghadapi momentum Ramadhan serta Idul Fitri.
High Level Meeting TPID tahun ini mengangkat tema sinergi dan strategi pengendalian inflasi pascabencana serta persiapan menghadapi hari besar keagamaan. Tema tersebut dipilih seiring meningkatnya tekanan inflasi akibat gangguan pasokan pangan dan melonjaknya kebutuhan masyarakat.
Gubernur menjelaskan, bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November lalu menimbulkan kerusakan dan kerugian cukup besar, terutama pada sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap produksi dan distribusi pangan, sehingga memicu potensi kenaikan harga di pasaran.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi Sumbar sepanjang 2025 mengalami tren peningkatan, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang utama. Tekanan ini berpotensi semakin besar jika gangguan pasokan dan lonjakan permintaan tidak segera diantisipasi.
Mahyeldi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengendalikan inflasi. Ia menyebut dua pendekatan utama yang perlu dijalankan, yakni pengendalian harga dalam jangka pendek dan penguatan ketahanan pangan daerah untuk jangka panjang.
Menurutnya, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan komoditas seperti cabai merah, bawang merah, dan beras kerap menjadi pemicu inflasi saat Ramadhan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, komoditas tersebut harus menjadi fokus pengendalian TPID ke depan.
Untuk menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 2026, Pemprov Sumbar telah menyiapkan sejumlah langkah konkret, mulai dari pengajuan tambahan cadangan pangan ke Bapanas, pelaksanaan gerakan pangan murah dan operasi pasar, hingga menjaga kelancaran distribusi bahan pokok.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat kerja sama antar daerah, mengawasi potensi penimbunan dan spekulasi harga, serta melakukan komunikasi publik yang efektif agar masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga.
Forum High Level Meeting TPID tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, para kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, serta bupati dan wali kota se-Sumatera Barat sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
