Gubernur Mahyeldi Minta Inovasi Wali Nagari Mendukung Terwujudnya Ketahanan Pangan
PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh Wali Nagari di Sumbar untuk berkomitmen mewujudkan Ketahanan Pangan, yang menjadi salah satu tujuan utama dalam program Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya komitmen ini, yang dapat diwujudkan melalui pembentukan Lembaga Ketahanan Pangan serta pengembangan tanaman pangan unggulan di tingkat nagari.
Hal ini disampaikan Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya pada Pertemuan Forum Komunikasi Nagari (FKN) Tahun 2025, yang berlangsung secara hybrid di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB Sumbar, Kamis (06/02/2025). Dalam kesempatan itu, Gubernur menyebutkan bahwa Ketahanan Pangan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang harus dilakukan dengan kekuatan para petani.
“Program Asta Cita yang diusung oleh Pemerintah Prabowo-Gibran harus kita wujudkan bersama-sama, terutama sekali dengan kekuatan para petani,” kata Gubernur Mahyeldi.
Menurut Gubernur, upaya mewujudkan Ketahanan Pangan harus dimulai dengan pemanfaatan benih unggul, yang menjadi salah satu komponen utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini bertujuan agar petani dapat memilih benih yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan memberikan hasil yang tinggi serta bernilai jual.
“Kita tidak ingin nagari-nagari kita hanya menjadi penonton. Potensi nagari atau desa di Sumbar sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita membutuhkan pengelolaan yang maksimal,” ujarnya.
Gubernur menambahkan bahwa Ketahanan Pangan bukanlah hal baru bagi masyarakat Sumbar, mengingat dalam kebudayaan Minangkabau sendiri terdapat simbol adat berupa rangkiang, yang menjaga ketahanan pangan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas mutu produk pangan harus dijaga dengan baik agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
Melalui Dana Nagari/Desa, Gubernur Mahyeldi mengusulkan untuk membentuk Lembaga Ketahanan Pangan yang dapat mendukung penyediaan cadangan pangan, termasuk dengan memproduksi benih unggul, serta memanfaatkan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap Ketahanan Pangan harus didukung dengan alokasi minimal 20 persen dari Dana Desa, yang diharapkan dapat memastikan ketersediaan pangan yang aman, beragam, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG, menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi nagari atau desa di Indonesia, termasuk di Sumbar. Pada tahun 2025, sebanyak 1.035 Nagari/Desa di Sumbar mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp1,054 triliun, mengalami kenaikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang berjumlah Rp1,023 triliun.
“Kucuran dana desa ini sangat membantu nagari/desa dalam mewujudkan program pemerintah, sehingga penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Syukriah.
Syukriah juga berharap agar melalui pertemuan FKN ini, dapat dirumuskan program dan kebijakan yang tepat sasaran, yang dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketahanan pangan di tingkat nagari.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT, Kepala DPKAD Kabupaten/Kota se-Sumbar, Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se-Sumbar, serta Wali Nagari/Kepala Desa se-Sumbar. (adpsb/nov)
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
