KI Sumbar Bacakan Putusan Sengketa Informasi Dana Zakat Baznas Jumat Besok

Padang, – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah menjadwalkan sidang pembacaan putusan sengketa informasi publik dengan Nomor Register : 21/VIII/KISB-PS/2024 antara Penaharian.com sebagai Pemohon Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat sebagai Termohon pada Jumat 1 November 2024 besok.

Sidang akan berlangsung pada jam 14.00 Wib s/d selesai di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Jalan Sisingamangraja Nomor 36, (depan Kantor Camat Padang Timur) Kecamatan Padang Timur, Padang. Hal ini sesuai dengan surat Panggilan Sidang yang diterima PenaHarian.com dari Panitera Pengganti Komisi Informasi Sumatera Barat, Kiki Eko Saputra pada Rabu (30/10/24) siang kemarin.

Baca Juga

Diasuransikan Pemprov Sumbar, 10 Keluarga Nelayan Rasakan Manfaat Langsung

15 Nov 2024

Diberitakan sebelumnya berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada Pasal 57 ayat (3) telah mengatur bahwa Kesimpulan dari Pemohon dan Termohon disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum sidang putusan. Dalam hal ini, sidang Kesimpulan sengketa informasi terkait data pemberi dan penerima Zakat dengan Pemohon Media Online PenaHarian.com dan Termohon Baznas Sumbar di KI Sumbar telah berlangsung pada 30 September 2024 lalu.

Terkait kapan putusan sengketa informasi publik ini, Panitera Pengganti Komisi Informasi Sumatera Barat, Kiki Eko Saputra kepada Pemohon mengatakan bahwa sengketa ini masih dalam pembahasan. “Belum (putusan), masih dalam pembahasa kami”, ungkap Kiki Eko Saputra kepada Pemohon, Rabu (16/10/2024) lalu.

Sementara Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Musfi Yendra juga Ketua Majelis dalam sengketa ini kepada Pemohon melalui pesan WhatsApp pada (30/10/2024) menyampaikan Sidang Pembacaan putusan telah dijadwalkan hari Jumat besok. “Nanti akan dihubungi panitera pengganti”, ungkap Musfi Yendra.

Baca Juga

Pemprov Sumbar Akan Terapkan Teknologi EEWS untuk Mitigasi Bencana

07 Okt 2024

Namun ketika ditanya kenapa jangka waktu Sidang Putusan jauh dari waktu Sidang Kesimpulan yaitu pada 30 September 2024 lalu. Padahal menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, harusnya paling lambat 3 Oktober 2024 atau 3 hari kerja setelah kesimpulan. Akan tetapi Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Musfi Yendra tidak menjelaskan.

Sidang Kesimpulan dari Pemohon dan Termohon yang dianggap dibacaan itu telah diterima oleh KI Sumbar pada 30 September 2024 lalu. Pemohon tetap berpendapat bahwa salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap waktu tanggal, dan jumlah dana yang diterima Baznas Provinsi Sumatera Barat dari orang yang memberikan zakat dan dana lain, serta salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap, waktu tanggal, jumlah dana yang diberikan Baznas Provinsi Sumatera Barat kepada penerima zakat dan dana lain serta dokumentasinya adalah informasi terbuka.

Informasi yang dimohonkan Pemohon akan dipergunakan sebagai kontrol sosial dengan melakukan crosscheck apakah zakat dan atau dana lain dari masing-masing pemberi sudah masuk dalam jumlah total yang ada dalam laporan keuangan Baznas dengan menghitung jumlah keseluruhan dana yang diterima Baznas. Sedangkan data penerima zakat dan atau dana lain ataupun bantuan dari Baznas akan dilakukan crosscheck terhadap penerima terkait kesesuain syarat sebagai penerima menurut syariat Islam, dan crosscheck kesesuain data penerima benar-benar telah menerima bantuan dari Baznas.

Pemohon juga kembali menegaskan bahwa Termohon dalam melakukan pendistribusian zakat dan atau dana lain Baznas bersama Gubernur Sumatera Barat seringkali dipublikasi pada media massa, jelas disebutkan identitas nama penerima, alamat lengkap, jumlah bantuan serta dokumentasi penyerahan sehingga mudah diakses publik.

Sedangkan Termohon dalam kesimpulannya pada intinya tetap berpendapat bahwa perihal informasi nama dan alamat lengkap pemberi serta penerima zakat dan atau dana lain dari Baznas Sumatera Barat adalah informasi rahasia.

Sebagaimana juga diberitakan sebelumnya, ketika sidang pembuktian pada Kamis (19/9/2024) di ruang sidang Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat. Buchari Ketua Baznas Sumbar menolak memberikan informasi yang dimohonkan dengan alasan data pemberi dan penerima zakat dirahasiakan menurut Peraturan Baznas Pusat tentang informasi yang dikecualikan.

Buchari tidak bisa memperlihatkan pasal berapa yang menyatakan data penerima zakat dirahasikan. Hal ini terbukti ketika anggota Majelis, Idham Fadhli yang menyidangkan meminta kepada Ketua Baznas aturan dimaksud, dan langsung dilihat ternyata tidak ada pasal yang menyatakan penerima zakat dirahasikan, yang ada hanya pemberi zakat dikecualikan (rahasia).

Musfi Yendra selaku Ketua Majelis juga menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, mempersilahkan agar Baznas Sumbar membuat aturan turunan dari Peraturan Baznas Pusat tentang informasi yang dikecualikan, termasuk soal data penerima. Perihal itu nanti akan dipertimbangkan Majelis, bisa diterima dan bisa juga dibatalkan.

Namun lain hal disampaikan anggota Majelis, Idham Fadhli. Menurutnya, Baznas Sumbar tidak perlu membuat turunan Peraturan Baznas Pusat, sebab Baznas adalah lembaga vertikal. “Izin Ketua. Saya rasa tidak perlu lagi kita tunggu Baznas Sumbar membuat turunan Peraturan Baznas Pusat, dalam aturan Baznas Pusat sudah jelas, jangan nanti malah lebih hebat Baznas Daerah daripada Baznas Pusat”, ungkap Majelis, Idham Fadhli.

Akhirnya Musfi Yendra selaku Ketua Majelis menyimpulkan bahwa sidang pembuktian telah selesai. “Sebelum putusan, Pemohon dan Termohon dipersilahkan membuat kesimpulan dan disampaikan ke Panitera paling lambat tanggal 30 September 2024”, tukas Ketua Majelis.