BPK: Aset Pemkab Solok Tidak Ditemukan Rp2,5 Miliar, Potensi Rugikan Keuangan Daerah
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tidak Diketahui Keberadaan Fisiknya (dok. LHP BPK)Kabupaten Solok, – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok tahun anggaran 2021 menemukan banyak masalah laporan keuangan termasuk penatausahaan barang milik daerah tidak tertib.
Penatausahaan Aset Tetap dilakukan dengan menyusun Laporan Inventaris Barang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Kepala OPD selaku Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengamanan dan pemutakhiran data aset tetap sesuai kondisi senyatanya secara periodik. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD mengkoordinir pengelolaan BMD (Aset Tetap) yang dilakukan seluruh Pengguna Barang OPD.
Kepala BKD selaku Pembantu Pengelola BMD menginventarisasi kondisi seluruh Aset Tetap secara periodik melalui Pengguna Barang OPD. Penatausahaan Aset Tetap di Kabupaten Solok masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel.
Hasil pengujian oleh auditor BPK terhadap penatausahaan BMD yang dilakukan pada tahun 2021 ditemukan masalah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.500.264.452,00 pada delapan OPD dan dua puskesmas tidak diketahui keberadaan fisiknya.
Hasil pemeriksaaan fisik secara uji petik atas aset tetap peralatan dan mesin pada delapan OPD dan dua puskesmas menunjukkan bahwa Pengurus Barang tidak dapat menjelaskan informasi lokasi/ keberadaaan fisik aset tetap.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
BPK menyimpulkan hal tersebut mengakibatkan potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan keuangan daerah atas aset yang tidak diketahui keberadaannya diantaranya sebesar Rp2.500.264.452,00.
PenaHarian.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Inspektur Daerah Kabupaten Solok, Deri Akmal dan Bupati Solok, Epyardi Asda dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada (4/9/2024) kemarin terkait tindaklanjut hasil audit BPK pada Pemkab Solok tahun anggaran 2021 – 2023, namun belum merespons hingga berita ini diterbitkan.
(Dayat)
Pos Terkait
Pos Trending
