Banggar DPRD Padang Bahas P-APBD 2026, Tekankan Kepastian Target Pendapatan Daerah

PADANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang mulai membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam pembahasan tersebut, DPRD menegaskan pentingnya kepastian pencapaian target pendapatan daerah sebagai fondasi utama agar seluruh program pembangunan dan pelayanan publik dapat terlaksana sesuai rencana.

Rapat yang digelar pada Jumat (3/7/2026) itu dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, didampingi Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye dan Osman Ayub.

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Sekretaris DPRD Hendrizal, jajaran TAPD, serta anggota Banggar DPRD Kota Padang.

Pembahasan difokuskan pada penyelarasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, dengan dokumen Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Langkah ini dilakukan agar kebijakan fiskal daerah tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan rancangan yang dipaparkan pemerintah daerah, pendapatan Kota Padang dalam APBD Perubahan 2026 diproyeksikan tetap sebesar Rp3,06 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,04 triliun dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp2,02 triliun.

Sementara itu, total belanja daerah juga dipertahankan sebesar Rp3,207 triliun. Meski tidak berubah secara keseluruhan, terdapat sejumlah penyesuaian pada beberapa pos anggaran guna mengakomodasi prioritas pembangunan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

Belanja operasi mengalami penurunan sekitar Rp2,06 miliar, dari semula Rp2,669 triliun menjadi Rp2,667 triliun. Penurunan terbesar berasal dari belanja pegawai yang berkurang sekitar Rp2,68 miliar.

Di sisi lain, belanja barang dan jasa meningkat sekitar Rp852 juta, sedangkan alokasi belanja hibah bertambah sekitar Rp2,15 miliar. Adapun anggaran bantuan sosial mengalami penyesuaian turun sekitar Rp2,39 miliar.

DPRD Kota Padang melalui Banggar akan terus mencermati seluruh komponen pendapatan maupun belanja dalam pembahasan P-APBD 2026 guna memastikan postur anggaran tetap sehat, realistis, dan mampu mendukung program pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.