Purbaya Desak Pemda Percepat Belanja, Sumbar Malah Batalkan Pengadaan Buku SMK dengan Alasan Akhir Tahun
Kolase foto Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (jas hitam) dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi (baju batik)Padang, – Saat Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pemerintah daerah agar mempercepat belanja untuk mendorong ekonomi nasional tahun 2025. Pemprov Sumatera Barat dalam hal ini Bidang SMK Dinas Pendidikan Sumbar malah membatalkan pengadaan buku untuk SMK di Padang, Pasaman, dan Pasaman Barat dengan alasan akhir tahun, meski anggaran telah disiapkan.
“Gak ada kegiatan (pengadaan buku) tidak jadi. Karena kita nilai tidak mungkin akhir tahun,” kata Kepala Disdik Sumbar, Habibul Fuadi kepada Wartawan melalui WhatsApp, Senin (10/11/2025) kemarin.
Sebelumnya beredar informasi bahwa sejumlah kepala SMK Negeri di tiga daerah tersebut mendatangi Bidang SMK Disdik Sumbar pada 27 Oktober 2025 lalu. Kehadiran mereka disebut dalam rangka menyerahkan proposal pengadaan buku untuk kebutuhan akhir tahun 2025.
Sementara itu, sebagaimana diketahui, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa tahapan pengadaan harus diawali dengan identifikasi kebutuhan sebagai bagian dari perencanaan.
Terkait persoalan tersebut, konfirmasi sebelumnya telah disampaikan kepada Kepala Bidang SMK Disdik Sumbar, Suryanto, melalui pesan WhatsApp pada 30 Oktober 2025. Namun hingga berita ini diterbitkan, Suryanto belum memberikan tanggapan.
Hal serupa juga dikonfirmasi kepada Plt Kepala Bappeda Sumbar, Yudha Prima, mengenai apakah memungkinkan adanya penganggaran terlebih dahulu sebelum SPKD menerima proposal atau identifikasi kebutuhan.
“Itu rincian jadi tanggung jawab SKPD, kita Bappeda tidak tahu rincian. Coba tanya dinas. Saya bukan tidak mau komentar, saya juga baru tahu kalau keadaan seperti itu (sekolah baru antar proposal). Soal rincian bagus tanya dinas saja kenapa bisa seperti itu,” ujar Yudha Prima.
Hingga saat ini belum ada penjelasan lanjutan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait alasan teknis selain pertimbangan waktu akhir tahun yang dinilai tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pengadaan. Padahal, anggaran untuk kegiatan tersebut telah tersedia sebelumnya.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
