Bupati dan Inspektur Solok Bungkam Soal Temuan 128 Menara Tak Terdaftar Pajak
Ilustrasi PajakSolok, – Inspektur Daerah Kabupaten Solok, Deri Akmal dan Bupati Solok, Epyardi Asda dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada (4/9/2024) terkait tindaklanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemkab Solok tahun anggaran 2021 – 2023, namun belum merespons.
Tak hanya itu, kepada Inspektur dan Bupati juga dikonfirmasi secara rinci soal temuan BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Solok untuk tahun anggaran 2022 terkait pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun juga tidak merespons.
Sebagaimana diketahui hasil audit BPK menunjukkan bahwa delapan perusahaan telekomunikasi yang mengelola 128 menara telekomunikasi di kabupaten Solok belum ditetapkan sebagai wajib pajak PBB-P2.
PBB-P2 merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pajak ini dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau badan hukum.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menara telekomunikasi termasuk dalam kategori bangunan yang dikenakan pajak PBB-P2 karena menara tersebut melekat secara tetap pada tanah.
Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 136 menara telekomunikasi yang terdaftar di Kabupaten Solok.
Berdasarkan hasil wawancara BPK dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada 27 Maret 2023, hanya delapan menara yang terdaftar sebagai objek pajak PBB-P2. Dari jumlah tersebut, PT TS telah membayar pajak untuk tujuh menara, sedangkan PT XLA belum membayar dan masih tercatat sebagai piutang.
Sementara itu, 128 menara telekomunikasi yang dimiliki oleh tujuh perusahaan lainnya belum terdaftar sebagai objek pajak.
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo terkait kepemilikan dan luasan tanah serta bangunan menara telekomunikasi untuk ditetapkan sebagai objek pajak.
BPK menyimpulkan, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi
wewenang dan tanggung jawabnya.
Hal tersebut mengakibatkan risiko kehilangan pendapatan dari PBB-P2 atas 128 menara yang belum terdata sebagai objek pajak.
BPK merekomendasikan Bupati Solok agar memerintahkan Kepala BKD untuk melakukan koordinasi dengan Kepala DPMPTSPTK dan Kepala Dinas Kominfo terkait pendataan PBBP2 serta menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas PBB-P2.
(Dayat)
