Mulyadi DPRD Kritik Tender Seragam Gratis, Nilai Tak Sejalan dengan Program UMKM Naik Kelas

PADANG – Anggota DPRD Kota Padang, Mulyadi, melontarkan kritik terhadap pelaksanaan pengadaan seragam sekolah gratis Tahun Anggaran 2026. Ia menilai hasil tender yang dimenangkan perusahaan dari luar daerah bertolak belakang dengan semangat program UMKM Naik Kelas yang selama ini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Padang.

Menurut Mulyadi, tujuan program seragam gratis seharusnya tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

“Sebenarnya yang kita kejar bukan hanya seragam gratisnya, tetapi bagaimana uang APBD itu juga berputar di Kota Padang. Kalau pemenangnya justru dari luar daerah, bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat?” kata Mulyadi, Senin (6/7/2026).

Ia mengungkapkan, sejak evaluasi di Komisi IV DPRD pada tahun sebelumnya, pemerintah daerah telah diminta memastikan pelaku UMKM lokal dapat ikut menikmati manfaat dari pengadaan seragam sekolah.

Menurut Mulyadi, pada tahun 2025 pemerintah beralasan masih terdapat stok seragam dari vendor lama yang dititipkan di sejumlah sekolah sehingga pengadaan belum sepenuhnya melibatkan pelaku usaha lokal.

“Jadi memang benar ada program seragam gratis tahun lalu, tetapi yang menikmati manfaat ekonominya justru vendor lama karena masih ada stok di sekolah-sekolah. Sekarang malah tender dimenangkan perusahaan dari Jakarta dan Aceh. Ini tentu menjadi pertanyaan besar,” ujarnya.

Mulyadi menilai kondisi tersebut berpotensi memicu kekecewaan para pelaku UMKM di Kota Padang yang berharap dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Saya menduga bukan hanya pimpinan DPRD yang didatangi pelaku UMKM. Semua anggota dewan akan ditanya. Di mana janji pemerintah tentang UMKM naik kelas kalau pengadaannya justru keluar daerah?” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengadaan ke depan agar program yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku UMKM lokal.