Ketua DPRD Padang Soroti Maraknya Terminal Bayangan, Muharlion Dorong Optimalisasi Terminal Anak Aia

PADANG — Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyoroti masih maraknya terminal bayangan yang beroperasi di berbagai titik di Kota Padang. Menurutnya, keberadaan terminal tidak resmi tersebut menjadi persoalan yang harus segera ditata karena dapat menghambat upaya mewujudkan sistem transportasi yang lebih tertib di Kota Padang. Hal itu disampaikannya usai rapat paripurna di ruang kerjanya, Senin (15/6/2026).

Muharlion menilai, Terminal Anak Aia di Kecamatan Koto Tangah sebenarnya masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, pemerintah perlu mencari langkah agar akses menuju terminal tersebut lebih menarik bagi masyarakat dan pelaku transportasi.

“Sebenarnya Terminal Anak Aia itu bisa kita manfaatkan juga, tinggal bagaimana kita meng-up jalur ke situ,” ujar Muharlion.

Meski demikian, ia mengakui upaya mengoptimalkan terminal resmi tidak mudah dilakukan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kebiasaan masyarakat yang lebih memilih layanan transportasi yang dianggap praktis.

“Cuma masyarakat kita kan praktis. Praktis ini yang susah kita mengaturnya,” katanya.

Muharlion juga menilai pengelolaan terminal di Pulau Sumatera secara umum menghadapi tantangan yang hampir sama. Menurutnya, belum banyak terminal yang mampu beroperasi secara optimal dalam beberapa tahun terakhir.

“Karena kita lihat, di seluruh Sumatera tidak ada yang sukses terminal itu. Sumatera tidak ada yang berhasil. Dulu Pekanbaru berhasil, habis itu tidak ada lagi, hilang,” ujarnya.

Ia menambahkan, berkembangnya layanan travel menjadi salah satu faktor yang memengaruhi berkurangnya fungsi terminal resmi. Kendati demikian, penertiban terminal bayangan tetap harus menjadi perhatian pemerintah agar aktivitas transportasi dapat berjalan lebih tertib.

Selain itu, Muharlion mengusulkan agar Pemerintah Kota Padang memanfaatkan aset yang dimiliki sebagai lokasi pendukung transportasi. Menurutnya, lahan milik Pemko yang saat ini belum dimanfaatkan dapat dijadikan alternatif untuk mendukung penataan angkutan umum.

“Tanah-tanah Pemko kan ada, bisa kita berdayakan, seperti eks Dinas Kesehatan lama. Itu kan kosong, itu kan bisa juga kita dirikan nanti,” tuturnya.