Dana TKD Sumbar Percepat Pemulihan Jembatan Penghubung Tanah Datar–Sijunjung

TANAH DATAR – Pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat penanganan dampak bencana mulai menunjukkan hasil. Jembatan Bailey yang dibangun di ruas Jalan Sitangkai–Tanjung Ampalu, perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung, kini telah kembali difungsikan sehingga akses masyarakat yang sempat terputus akibat banjir bandang kembali normal. Padang, Kamis (30/7/2026).

Jembatan tersebut mulai dapat dilalui kendaraan sejak 9 Juli 2026, setelah sebelumnya akses penghubung utama kedua daerah terputus selama sekitar satu setengah bulan akibat banjir bandang yang terjadi pada 20 Mei 2026. Selama masa itu, mobilitas warga, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi dan pendidikan mengalami gangguan.

Putusnya jembatan memaksa masyarakat menggunakan jalur alternatif melalui Kumani–Tanjung Bonai Aua–Koto Panjang–Tigo Jangko–Pangian Lintau. Rute tersebut menambah jarak perjalanan sekitar 19 hingga 20 kilometer dengan waktu tempuh mencapai satu jam.

Dampak dari terputusnya akses tidak hanya dirasakan oleh pengguna jalan, tetapi juga pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Sijunjung yang menempuh pendidikan di Tanah Datar. Mereka harus mengeluarkan biaya transportasi lebih besar karena perjalanan yang sebelumnya hanya memerlukan waktu singkat menjadi jauh lebih lama.

Sektor ekonomi juga terdampak cukup besar. Distribusi hasil pertanian, perkebunan, serta kebutuhan pokok masyarakat menjadi terhambat. Kondisi tersebut ikut memengaruhi pendapatan petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga jasa angkutan yang mengandalkan jalur tersebut sebagai akses utama.

Kini situasi mulai berangsur pulih. Arus kendaraan kembali ramai melintasi Jembatan Bailey, mulai dari bus penumpang, truk ekspedisi, kendaraan pengangkut hasil pertanian dan perkebunan, mobil pikap, hingga sepeda motor. Pelajar pun kembali menggunakan jalur tersebut untuk berangkat dan pulang sekolah.

Kepala UPTD Workshop dan Peralatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Mitra Hengki, mengatakan pembangunan Jembatan Bailey merupakan bagian dari percepatan pemanfaatan dana TKD dalam penanganan pascabencana sesuai arahan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy.

Menurut Mitra Hengki, total anggaran pembangunan beserta pemasangan Jembatan Bailey mencapai sekitar Rp4,9 miliar. Anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Sumbar untuk mempercepat pemulihan akses transportasi agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ia menjelaskan, Jembatan Bailey memiliki panjang 42 meter dengan lebar 4,2 meter dan mampu menahan beban kendaraan hingga 15–20 ton. Proses pekerjaan yang paling banyak menyita waktu adalah pembangunan pondasi tapak atau abutment jembatan yang dikerjakan secara swakelola dengan anggaran sekitar Rp800 juta.

Sementara itu, pengadaan konstruksi Jembatan Bailey menghabiskan anggaran sekitar Rp4,1 miliar. Perakitan dimulai pada 6 Juli 2026 dan hanya membutuhkan waktu tiga hari hingga jembatan dapat difungsikan pada 9 Juli. Adapun penyelesaian seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada awal Agustus 2026.

Mitra Hengki menegaskan, Jembatan Bailey dibangun sebagai solusi cepat untuk mengembalikan fungsi transportasi sambil menunggu pembangunan jembatan permanen yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp25 miliar.

“Meski bersifat sementara, Jembatan Bailey memiliki daya tahan yang cukup lama dan dapat digunakan bertahun-tahun dengan kapasitas beban hingga 15 sampai 20 ton,” ujarnya.

Ia menambahkan, percepatan pembangunan tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

“Ini membuktikan bahwa Pemprov Sumbar selalu hadir dan bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan,” kata Mitra Hengki.

Wali Nagari Taluk, Pendi Aswil, mengungkapkan selama jembatan terputus masyarakat benar-benar mengalami kesulitan karena seluruh aktivitas harus dialihkan ke jalur alternatif yang lebih jauh.

Menurutnya, mayoritas warga di wilayah tersebut menggantungkan penghasilan dari perkebunan karet dan usaha peternakan ayam petelur. Selama akses terputus, distribusi hasil produksi menjadi terganggu sehingga aktivitas ekonomi masyarakat ikut melemah.

“Selama akses terputus, perekonomian masyarakat praktis lumpuh. Banyak pelaku UMKM memilih menutup usahanya karena aktivitas ekonomi berhenti. Sekarang setelah Jembatan Bailey dibuka, usaha masyarakat mulai berjalan kembali dan ekonomi kembali bergerak,” ujar Pendi.

Apresiasi juga datang dari Rela Islamiah (26), pemilik warung di sekitar lokasi jembatan. Ia mengaku usahanya kembali berjalan setelah arus kendaraan kembali melintasi kawasan tersebut.

“Alhamdulillah, sekarang sudah ada lagi uang yang berputar setiap hari dari hasil jualan kami. Kami sangat berterima kasih karena jembatan ini membuat masyarakat kembali bisa beraktivitas seperti biasa,” katanya.

Hal senada disampaikan pemilik Rumah Makan Elok Basamo, It (60). Sejak jembatan kembali dibuka, rumah makan miliknya kembali menerima pelanggan, terutama sopir truk yang sebelumnya rutin singgah di lokasi tersebut.

“Kami sudah buka lagi sejak jembatan beroperasi. Sopir-sopir truk yang dulu biasa singgah kini mulai kembali datang. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Bapak Gubernur Mahyeldi dan Bapak Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, karena akses ini bisa cepat dibuka kembali. Masyarakat sangat terbantu karena sekarang bisa kembali menjalankan usaha,” tuturnya.