Hadiri Raker APPSI, Gubernur Mahyeldi Dorong Penguatan Sinergi Antardaerah

LOMBOK BARAT – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). Forum tersebut menjadi momentum bagi para gubernur untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antardaerah sekaligus menyelaraskan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Mahyeldi menilai, tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini semakin kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Menurutnya, komunikasi dan kerja sama antardaerah menjadi salah satu kunci untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif.

“Di tengah berbagai tantangan daerah saat ini, kita mesti memperkuat koordinasi dan kolaborasi antardaerah. Sulit jika hanya berjalan sendiri. Itulah salah satu alasan kita perlu hadir di forum ini,” ujar Mahyeldi.

Kehadiran Gubernur Sumbar bersama jajaran terkait dalam agenda tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus memperkuat kerja sama antardaerah. Langkah itu diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sumbar.

Mahyeldi dalam kegiatan tersebut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar Ezeddin Zain, serta Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto.

Raker APPSI dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Bima menekankan pentingnya koordinasi, integritas, dan kepemimpinan transformatif dalam memperkuat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, gubernur memiliki dua posisi strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota harus terus diperkuat agar program prioritas nasional dapat dilaksanakan secara selaras dan efektif.

Bima juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri agar para gubernur rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan langsung maupun secara daring, sesuai kebutuhan.

Menurutnya, komunikasi yang intensif diperlukan untuk menjaga sinkronisasi kebijakan, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.

Selain itu, para kepala daerah diminta terlibat langsung dalam mengawal pelaksanaan program strategis di daerah, termasuk agenda yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Menurut Bima, kepemimpinan kepala daerah harus terlihat hingga tahap implementasi dan tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak lain.

“Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan pesan agar Bapak-Ibu untuk tetap fokus dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan berbagai program, agar hasilnya optimal,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Bima juga mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga integritas sebagai bagian dari upaya mencegah korupsi. Selain itu, penyelesaian persoalan batas wilayah antardaerah perlu dipercepat dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus tetap menjadi perhatian meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah.

Bima menambahkan, kepala daerah saat ini dituntut mampu menjadi pemimpin yang transformasional. Perubahan, menurutnya, dapat diwujudkan melalui inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tantangan pemerintah daerah juga semakin beragam, mulai dari dinamika geopolitik global, pelaksanaan program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye, perkembangan media sosial, hingga potensi persoalan hukum.

“Kami berharap sekali di forum ini, Bapak/Ibu Gubernur dapat saling menginspirasi melalui best practices masing-masing, agar bisa dijadikan contoh bagi yang underperformer,” tambahnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan, pelatihan, dan inovasi dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Rapat kerja APPSI berlangsung selama dua hari, 16 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para gubernur dari berbagai provinsi atau perwakilannya, serta jajaran pengurus dan dewan pakar APPSI.