PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat (SR) pada Senin (14/07/2025). Peluncuran yang berlangsung serentak di tiga lokasi strategis ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial RI dalam memperkuat peran pendidikan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
Tiga lokasi peluncuran tersebut meliputi Kompleks Universitas Negeri Padang (UNP) untuk jenjang SMA, Kompleks Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang untuk jenjang SMP, serta Kompleks Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Solok yang juga diperuntukkan bagi siswa SMP.
Kepala Dinas Sosial Sumbar, Syaifullah, yang hadir mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dalam acara peluncuran di UNP, menyampaikan apresiasi atas kerja sama lintas lembaga dalam merealisasikan program ini.
“Alhamdulillah, peluncuran Sekolah Rakyat berjalan lancar di tiga titik sekaligus. Ini bentuk sinergi antara Kemensos RI, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan berbagai lembaga pendidikan untuk memberikan akses pendidikan bermutu kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu,” ujar Syaifullah.
Dalam peluncuran di UNP, turut hadir Rektor UNP, Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemensos RI, Kepala BPS Sumbar, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, serta para orang tua siswa. Di BBPPKS Padang, kegiatan dihadiri oleh Kepala BBPPKS, perwakilan Kemensos RI, Kepala Dinsos Kota Padang, Kepala BINDA Sumbar, dan wali murid. Sedangkan di Kabupaten Solok, peluncuran disaksikan oleh Bupati Solok, Sekda, sejumlah kepala OPD, dan para orang tua siswa.
Syaifullah menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat telah disiapkan secara khusus, lengkap dengan penugasan 3 Kepala Sekolah dan 29 guru. Seluruh fasilitas pendukung termasuk asrama, ruang kelas, dan sarana belajar lainnya telah tersedia dan siap digunakan.
Rinciannya, SR di BBPPKS Padang menampung 150 siswa tingkat SMP (74 laki-laki, 76 perempuan), SR di BLK Kabupaten Solok menampung 50 siswa SMP (25 laki-laki, 25 perempuan), dan SR di UNP menerima 50 siswa tingkat SMA (21 laki-laki, 29 perempuan).
Lebih lanjut, Syaifullah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang telah terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Tujuan utama dari program ini adalah penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan pendidikan. Ini merupakan investasi besar untuk masa depan generasi muda Sumbar yang berasal dari keluarga prasejahtera,” jelasnya.
Program ini menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan layak. Dengan pendekatan berasrama, siswa tidak hanya menerima pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, keterampilan hidup, dan dukungan sosial yang komprehensif.
Dengan diluncurkannya Sekolah Rakyat di Sumatera Barat, diharapkan semakin banyak anak-anak dari keluarga miskin yang mendapatkan kesempatan untuk mengubah masa depan mereka melalui pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.