Sebelum Minta Tinjau Ulang SK Pemberhentian Sekda, Gubernur Ingatkan Bupati Pasaman: Jangan Ada Konflik Kepentingan Dalam Pemeriksaan

Padang, – Sebelum surat Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi kepada Bupati Pasaman, Sabar AS dengan nomor 120/144/Pem-Otda/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal tanggapan laporan Bupati Pasaman yang meminta Bupati agar meninjau kembali Surat Keputusan (SK) Bupati Pasaman atas pemberhentian Mara Ondak dari jabatan Sekda nomor 188.45/93/BUP-PAS/2024 tanggal 15 Februari 2024. Ternyata pada 18 Desember 2023 lalu Gubernur juga telah menyurati Bupati Pasaman dengan nomor 120/901/Pem-Otda/2023 perihal penjelasan yang salah satu poin surat tersebut Gubernur mengingatkan Bupati agar dalam melakukan proses pemeriksaan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman dilakukan dengan teliti, objektif, dan tanpa adanya konflik kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini isi surat Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Nomor 120/901/Pem-Otda/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal penjelasan pelanggaran disiplin Sekda Kabupaten Pasaman ditujukan kepada Bupati Pasaman sebagai berikut:

Baca Juga

Lamban, Pemko Pekanbaru Belum Tagih Pajak Rp115 Miliar

23 Mar 2024

Menanggapi surat Plt Bupati Pasaman Nomor 800/864/BKPSDM-2023 tanggal 13 November 2023 hal Mohon Proses Lebih Lanjut, terkait adanya dugaan pelanggaraan disiplin yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, bersama ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan dinamika kepemerintahan yang terjadi saat ini di Pemerintah Daerah Pasaman, salah satunya sebagaimana yang disampaikan kepada kami, Pemerintah Provinsi telah melakukan pembinaan dan pengawasan ke Pemerintah Daerah Pasaman dengan temuan dan rekomendasi sebagaimana yang telah disampaikan kepada Plt Bupati secara langsung dan disepakati untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Pasaman
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, antara lain menyatakan pada Pasal 37 ayat (2), bahwa “Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat. Pasal 39 ayat (2), bahwa “Dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin menduduki jabatan Sekretaris Daerah kabupaten/Kota yang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi: a. Bupati/Walikota; dan b. Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi
3. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman agar dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
4. Selanjutnya, Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam melakukan proses pemeriksaan adanya dugaan pelanggaraan disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman tersebut, kami ingatkan agar dilakukan dengan teliti, objektif dan tanpa adanya konflik kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Gubernur Sumbar tersebut sepertinya tidak dilaksanakan Bupati Pasaman, terbukti pada isi surat Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Nomor 120/144/Pem-Otda/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Tanggapan Laporan Bupati Pasaman ditujukan kepada Bupati Pasaman sebagai berikut:

Sehubungan dengan laporan Saudara melalui surat Nomor 800/149/Mutasi-BKPSDM/2024 tanggal 16 Februari 2024 hal Laporan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejalan dengan surat kami sebelumnya Nomor 120/901/Pem-Otda/2023 tanggal 18 Desember 2023, pada point 4 (empat) yang pada intinya mengingatkan proses pemeriksaan terkait adanya dugaan pelanggaran disiplin terhadap Sekda Kabupaten Pasaman agar dilakukan dengan teliti, objektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Telah dilakukan koordinasi dengan jajaran Saudara beberapa kali dan disampaikan juga beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan, namun sepengetahuan kami semua itu tidak dilaksanakan.
3. Selanjutnya diminta Saudara untuk meninjau kembali Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/93/BUP-PAS/2024 tentang Pembebasan Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, dengan mempedomani peraturan perundang-undangar
   yang berlaku.

Baca Juga

Sengketa Informasi Zakat: DPRD Sumbar Dorong Pemohon Laporkan Majelis KI Bila Tak Netral

26 Sep 2024

Ditambah lagi konfirmasi langsung Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Doni Rahmat Samulo kepada PenaHarian.com menjelaskan bahwa secara umum Pemprov Sumbar tidak dilibatkan dalam proses dari awal pemeriksaan Sekda Kabupaten Pasaman. “Secara umum Pemprov Sumbar tidak dilibatkan dalam proses dari awal”, kata Doni Rahmat Samulo kepada PenaHarian.com, Senin (25/3/2024).

Senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat, Ahmad Zakri bahwa bila sesuai Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2), tim pemeriksa wajib dibentuk, dan yang menjadi unsur tim yaitu Bupati dan Pejabat di Lingkungan Provinsi.

Dikatakan Ahmad Zakri, namun sepengetahuannya pemeriksaan terhadap Mara Ondak dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman, sehingga Pemprov Sumbar belum ada menugaskan personel dalam tim sesuai Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.

Tak hanya itu, Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Delliyarti melalui Irban V, Adha Yanuar juga menegaskan bila pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Sekda Pasaman tidak sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, maka pemberhentian Sekda Kabupaten Pasaman tidak memenuhi syarat, sebab itu Gubernur meminta Bupati Pasaman agar meninjau kembali keputusan pemberhentian tersebut.

Adha Yanuar menyebut Pemkab Pasaman tidak ada berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam proses pemeriksaan Sekda Pasaman, padahal surat Gubernur Sumatera Barat tanggal 18 Desember 2023 telah memberikan penjelasan kepada Bupati Pasaman agar dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Sementara kepada Bupati Pasaman, Sabar AS telah dilakukan upaya konfirmasi oleh PenaHarian.com melalui pesan WhatsApp (25/3/2024) terkait bagaimana Ia menanggapi Surat Gubernur Sumatera Barat yang meminta meninjau kembali Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/93/BUP-PAS/2024. Namun sepertinya Bupati enggan memberikan penjelasan. “Baik, silahkan hubungi OPD terkait”, jawab Bupati Pasaman, Sabar AS dengan singkat.

Sesuai saran Bupati Pasaman, PenaHarian.com juga telah mengonfirmasi Kepala BKPSDM Kabupaten Pasaman, Joko Rivanto dan Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman, Amdarisman. Namun keduanya belum merespons hingga berita ini diterbitkan.

(Dayat)