Muhidi Dorong Pemda Sumbar Tetapkan Target Tahunan Tekan Tambang dan Tangkap Ikan Ilegal
PADANG — Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, meminta pemerintah daerah menyusun rencana strategis tahunan yang terukur untuk menekan praktik illegal mining dan illegal fishing di wilayah Sumbar. Ia menegaskan, langkah tersebut harus memiliki target capaian yang jelas agar dapat diketahui sejauh mana keberhasilan upaya pemberantasan aktivitas ilegal tersebut.
Seruan itu disampaikan Muhidi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (24/10). FGD tersebut membahas penanganan tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, serta upaya mengantisipasi kelangkaan BBM bersubsidi.
“Pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait harus punya sasaran yang terukur setiap tahun. DPRD siap mendukung dari sisi regulasi maupun penganggaran,” ujar Muhidi.
Ia menilai, rencana strategis tersebut harus disusun dengan pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pelaksanaannya lebih efektif. “Jangan hanya berhenti di forum-forum diskusi. Harus ada struktur kerja dan indikator keberhasilan yang jelas,” tegasnya.
Muhidi juga menyinggung persoalan kelangkaan solar bersubsidi yang kerap terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, hal itu bisa diminimalkan jika aktivitas tambang dan penangkapan ikan ilegal dapat dikendalikan.
Selain itu, politikus PKS tersebut turut menyoroti belum tuntasnya kasus pembakaran kapal patroli milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pesisir Selatan. Ia menilai, lambannya penyelesaian kasus tersebut berdampak pada maraknya kembali aktivitas kapal pukat harimau mini di wilayah perairan setempat.
“Beberapa hari terakhir bahkan tercatat sekitar 40 kapal yang beroperasi di sana. Jika dibiarkan, kondisi ini akan berdampak pada perekonomian nelayan lokal,” ungkapnya.
Muhidi menegaskan pentingnya tolok ukur kinerja yang konkret dalam setiap langkah penanganan. Menurutnya, capaian harus dihitung secara terukur, seperti jumlah kasus yang berhasil ditindak dan periode evaluasi yang terjadwal. “Dengan target yang jelas, hasilnya akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda bergerak cepat menyiapkan langkah strategis menghadapi tiga persoalan krusial daerah, yaitu maraknya tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan kelangkaan BBM.
“Kita harus punya langkah nyata, tahapan yang jelas, dan tindak lanjut yang terukur. Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum adalah dua aspek utama yang tidak boleh dipisahkan,” tegas Mahyeldi.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
