Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Istana Bung Hatta Harus Jadi Ikon Pariwisata dan Ekonomi Rakyat
BUKITTINGGI — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, melakukan kunjungan kerja ke Istana Bung Hatta di Kota Bukittinggi, Sabtu (28/6), dan menyampaikan komitmen kuat untuk menjadikan ikon sejarah tersebut sebagai motor penggerak ekonomi dan pusat aktivitas pariwisata budaya di Sumbar.
Dalam pertemuan yang penuh semangat itu, Muhidi menegaskan bahwa pengembangan Istana Bung Hatta tidak boleh sekadar difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih dari itu, bangunan bersejarah ini harus tampil sebagai destinasi utama yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar, khususnya pelaku UMKM dan sektor ekonomi kreatif.
“Istana Bung Hatta jangan hanya menjadi sumber PAD, tapi juga harus menjadi ikon pariwisata yang kuat. Keberadaannya harus berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” tegas Muhidi.
Sebagai bangunan cagar budaya yang menyimpan nilai sejarah bangsa, Istana Bung Hatta dinilai memiliki potensi besar jika dikelola secara strategis dan berkelanjutan. Untuk itu, Muhidi mendorong disusunnya peta jalan pengembangan yang komprehensif, agar seluruh aspek pengelolaan—mulai dari fungsi, daya tarik, hingga kontribusinya bagi daerah dan masyarakat—bisa dioptimalkan.
“Harus ada peta pengembangan ke depan agar pengelolaannya lebih optimal. Jika ada kebutuhan pengembangan, silakan ajukan. Kami dari DPRD siap mendukung penuh,” tambahnya.
Muhidi juga menyampaikan bahwa DPRD Sumbar membuka ruang dukungan terhadap segala upaya penguatan fungsi Istana Bung Hatta, baik dalam aspek promosi wisata, pelestarian budaya, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami ingin Istana Bung Hatta tidak hanya jadi simbol sejarah, tapi juga pusat kegiatan budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif. Ini akan membawa manfaat berlapis bagi daerah dan warga,” ujar Ketua DPRD itu.
Pengelola Sampaikan Kendala: Perlu Dukungan Anggaran dan Promosi
Kedatangan Muhidi disambut langsung oleh Kepala Istana Bung Hatta, Zulkarnain, yang menyampaikan berbagai tantangan yang saat ini dihadapi dalam pengelolaan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran untuk pengembangan sarana dan program kegiatan.
“Kami sering dikunjungi pelajar dan mahasiswa, tapi sebagai cagar budaya kami tidak bisa sembarangan renovasi atau penambahan fasilitas,” terang Zulkarnain.
Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar penggunaan fasilitas Istana saat ini lebih banyak didominasi kegiatan rapat-rapat dinas instansi pemerintah. Sementara pemanfaatan untuk masyarakat umum masih sangat minim, termasuk untuk kegiatan produktif seperti resepsi pernikahan atau pelatihan komunitas.
Zulkarnain membeberkan bahwa realisasi target retribusi masih jauh dari harapan. Tahun lalu, dari target Rp500 juta, hanya terealisasi sekitar Rp300 juta, atau sekitar 60 persen. Kondisi ini diperparah dengan pembatalan mendadak oleh pihak yang sebelumnya sudah sepakat menggunakan fasilitas.
“Efisiensi anggaran yang diberlakukan cukup berdampak. Bahkan ada yang sudah ‘deal’ tapi batal di hari pelaksanaan,” keluhnya.
Ia berharap perhatian dan dukungan lebih konkret dari pemerintah provinsi dan DPRD untuk meningkatkan pemanfaatan dan promosi Istana Bung Hatta secara lebih luas.
“Kami berharap Istana Bung Hatta bisa benar-benar jadi pusat kegiatan masyarakat, bukan hanya sebagai tempat bersejarah, tapi juga sebagai ruang hidup yang dinamis,” tutup Zulkarnain.
Dengan sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, Istana Bung Hatta berpeluang besar menjadi episentrum sejarah, budaya, dan ekonomi di jantung Kota Bukittinggi, sekaligus menjadi warisan kebanggaan bagi generasi mendatang.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
