JAKARTA — Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung gerakan nasional pemberantasan korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan kehadirannya dalam kegiatan “Penguatan Sinergi Kolaborasi KPK dan Pemerintah Daerah” di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, Muharlion bersama Wali Kota Padang, Fadly Amran, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Padang, secara simbolis menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Antikorupsi.
Menurut Muharlion, penandatanganan ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud nyata sinergi antara DPRD dan eksekutif dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Delapan butir komitmen yang kami tandatangani ini mencerminkan langkah konkret dalam menolak gratifikasi, mendukung penegakan hukum terhadap korupsi, serta memperkuat pengawasan anggaran dan pengadaan barang/jasa,” tegas Muharlion.
Ia juga menekankan pentingnya peran legislatif sebagai pilar pengawasan yang bertanggung jawab. Dalam komitmen tersebut, DPRD berjanji tidak akan melakukan intervensi dalam proses pengadaan, serta memastikan perencanaan dan penganggaran APBD berjalan sesuai hasil Musrenbang dan ketentuan perundang-undangan.
“DPRD Padang memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga kepercayaan publik. Fungsi pengawasan yang kami emban harus dijalankan secara profesional dan akuntabel. Kolaborasi dengan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) menjadi kunci agar kontrol berjalan maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyebut kegiatan ini sejalan dengan program unggulan (progul) Pemko Padang. Ia menyatakan bahwa gerakan antikorupsi bukan hanya slogan, melainkan bagian dari visi dan budaya kerja di lingkungan pemerintah kota.
“Komitmen bersama ini menunjukkan keseriusan kita dalam menjalankan roda pemerintahan yang amanah, bersih, dan melayani rakyat dengan sepenuh hati,” kata Fadly.
Kegiatan yang diikuti oleh berbagai kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Indonesia ini diharapkan menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Muharlion menegaskan bahwa DPRD Padang siap menjadi bagian dari perubahan, dengan menjunjung tinggi integritas dan keterbukaan.