PADANG – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyerahkan secara langsung alat perekam data administrasi kependudukan (adminduk) mobile kepada Camat Koto Tangah, Fizlan Setiawan, dalam sebuah seremoni di halaman Kantor Camat Koto Tangah, Selasa (3/6/2025).
Penyerahan ini menandai langkah maju dalam pelayanan publik yang inklusif dan responsif di Kota Padang, sekaligus menjadikan Kecamatan Koto Tangah sebagai yang pertama di kota ini yang memiliki perangkat mobile enrollment untuk layanan adminduk.
Muharlion menyebutkan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk nyata dari sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang dalam merealisasikan program “Padang Melayani”, sebuah program prioritas yang bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar pemerintahan.
“Ini bukan hanya soal alat, tapi tentang kepedulian. DPRD hadir untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari hak-haknya sebagai penduduk, termasuk dalam hal dokumen kependudukan,” ujar Muharlion di hadapan jajaran kecamatan dan tokoh masyarakat.
Dengan hadirnya perangkat ini, warga yang mengalami hambatan fisik, seperti sakit atau lanjut usia, tidak perlu lagi datang ke kantor camat. Petugas akan mendatangi langsung rumah warga untuk melakukan perekaman data, sehingga pelayanan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
Camat Koto Tangah, Fizlan Setiawan, menyambut baik dukungan Ketua DPRD tersebut. “Alhamdulillah, alat ini sudah kita miliki. Sangat membantu masyarakat kami, terutama yang tidak mampu secara fisik untuk mengurus langsung ke kantor,” ujarnya.
Ketua DPRD juga berharap langkah ini dapat menjadi percontohan bagi kecamatan lainnya di Kota Padang. Ia mendorong perluasan program ke seluruh wilayah, agar keadilan pelayanan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Ke depan, kita ingin seluruh kecamatan juga mendapatkan fasilitas serupa. DPRD akan terus mendukung setiap langkah yang berpihak pada masyarakat,” pungkas Muharlion.
Melalui langkah ini, DPRD Kota Padang menunjukkan peran aktifnya tidak hanya dalam pengawasan dan legislasi, tetapi juga sebagai motor penggerak pelayanan publik yang lebih ramah, adil, dan menjangkau semua kalangan.