Gubernur Mahyeldi Ajak Kolaborasi Lintas Sektor untuk Selamatkan DAS Anai
PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai. Ajakan ini disampaikan dalam acara Workshop Pengelolaan DAS Anai sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar di Auditorium Istana Gubernur, Rabu (24/9/2025).
Acara yang mengangkat tema “Pengelolaan DAS Anai dalam Mitigasi Risiko Bencana Hidrometeorologi sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumatera Barat” ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari perwakilan Kementerian Kehutanan, kepala OPD, direktur BUMN/BUMD, hingga tokoh masyarakat.
DAS Anai Tertekan, Bencana Mengintai
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa DAS Anai yang memiliki panjang ±682,4 km² dan melintasi empat wilayah (Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Kota Padang) kini menghadapi tekanan serius. “DAS tersebut menghadapi tekanan akibat aktivitas tambang ilegal, alih fungsi lahan, dan kurangnya kesadaran masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, tekanan ini telah mengakibatkan kerusakan DAS yang memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, erosi, kekeringan, dan terganggunya ekosistem sungai.
Gubernur berharap kolaborasi ini dapat menciptakan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial, demi mencegah kerusakan DAS yang lebih parah.
Selain membahas DAS Anai, acara ini juga menandai pengukuhan KKMD Sumbar.
Gubernur Mahyeldi berharap KKMD dapat memperkuat aksi konservasi mangrove, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan menjadi wadah koordinasi untuk program-program terkait.
Ia mengakui, pengelolaan mangrove di Sumbar masih menghadapi tantangan seperti praktik penebangan ilegal, alih fungsi lahan, pencemaran sampah, serta konflik sosial-ekonomi terkait kepemilikan lahan pesisir.
Sementara itu, Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M.Tourism, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada partisipasi publik dan diversifikasi pembiayaan inovatif. Ia berharap KKMD Sumbar dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.
Ristianto juga menekankan pentingnya komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam pengelolaan DAS dan mangrove, dengan melibatkan semua pihak: pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
