Padang, – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong kepala sekolah SMK agar proaktif mengakses anggaran pendidikan dari APBN guna meningkatkan kualitas SDM yang selaras dengan kebutuhan industri. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK di salah satu hotel di Padang, Kamis (9/4/26).
Menurut Muhidi, arah kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat bersifat top down, sehingga daerah perlu menjemput peluang pendanaan melalui proposal yang tepat dan terukur.
Untuk mendukung langkah tersebut, DPRD Sumbar menyiapkan program fasilitasi kerja sama antara kepala sekolah dengan Universitas Negeri Padang dalam penyusunan proposal pengajuan APBN.
Ia menekankan bahwa fokus kebijakan nasional saat ini adalah penguatan SDM berbasis kebutuhan industri, terutama melalui pendidikan vokasi seperti SMK.
Muhidi menilai masih banyak lulusan SMK yang belum memiliki sertifikasi kompetensi, padahal dunia industri menuntut bukti keterampilan yang jelas dan terstandar.
Ke depan, SMK didorong menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri, termasuk memperkuat sertifikasi kompetensi serta kemampuan pendukung seperti penguasaan bahasa.
Ia juga menyoroti peluang kerja global, seperti permintaan tenaga kerja terampil ke Jepang dan Turki yang membutuhkan tenaga kerja bersertifikasi dan siap pakai.
Untuk meningkatkan mutu lulusan, DPRD Sumbar mendorong pengembangan teaching factory dengan mengintegrasikan proses bisnis, fasilitas praktik, dan kurikulum agar lebih relevan dengan dunia industri.
Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) juga diperkuat, termasuk mendorong adanya insentif bagi industri yang aktif berkontribusi dalam pembinaan pendidikan vokasi.
Selain itu, arah anggaran difokuskan pada program sertifikasi siswa dan upskilling guru kejuruan agar tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Muhidi menambahkan, angka pengangguran lulusan SMK yang masih sekitar 9 persen harus ditekan melalui inovasi dan kemampuan menangkap peluang, termasuk di pasar kerja internasional.
Ia menegaskan sekolah perlu menyusun proposal sesuai kebutuhan serta membuka akses yang lebih luas, sehingga lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
