Bukittinggi Gemilang, Wako Ramlan Serahkan 2.351 Buku Tabungan dan KKS PKH 2025: Semua Harus Berkeadilan
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menyerahkan secara simbolis Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dan buku tabungan bagi 2.351 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Balai Kota Bukittinggi, Senin (6/10/2025). Dok. Antaranews.Bukittinggi, – Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dan buku tabungan bagi 2.351 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Penyerahan secara simbolis dilakukan di Balai Kota Bukittinggi, Senin (6/10/2025), dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias.
Dalam sambutannya, Ramlan menegaskan bahwa program bantuan sosial ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh, terencana, dan berkesinambungan. Tujuannya untuk membantu keluarga miskin dan rentan agar memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
“Pemerintah telah menyiapkan skema perlindungan sosial agar masyarakat kurang mampu tidak tertinggal. Melalui PKH, kita ingin memastikan peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan transparan,” ujar Ramlan.
Ia juga menambahkan, penyaluran bantuan kini dilakukan secara non tunai melalui buku tabungan dan kartu ATM guna mencegah penyimpangan serta memastikan bantuan diterima langsung oleh yang berhak.
“Pemko Bukittinggi akan terus memantau pelaksanaan program ini di lapangan. Pengawasan harus berjalan di setiap tingkatan agar tidak ada yang dirugikan. Prinsipnya, semua harus adil dan transparan,” tegasnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Syanji Faredy, menjelaskan bahwa dari total penerima, sebanyak 499 KPM berasal dari Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), 786 dari Kecamatan Guguak Panjang, dan 1.066 dari Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS).
Syanji menuturkan, program ini sejalan dengan visi “Bukittinggi Gemilang” yang menitikberatkan pada pembangunan manusia dan penguatan sistem perlindungan sosial yang berkeadilan.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan PPATK untuk mengawasi penggunaan dana PKH. Langkah ini penting agar bantuan benar-benar digunakan sesuai tujuan, serta untuk mencegah adanya penerima ganda,” ujarnya.
Ia menambahkan, sepanjang tahun 2025, total nilai bantuan sosial yang disalurkan di Kota Bukittinggi diperkirakan mencapai lebih dari Rp15 miliar, mencakup berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan penyaluran bantuan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi berharap keluarga penerima manfaat dapat lebih mandiri dan memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
