DPRD Sumbar dan Pemprov Mulai Pembahasan Perubahan APBD 2025, Fokus Selesaikan Tantangan Anggaran
Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna pada Senin (14/7/2025) dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Rapat ini menandai langkah proaktif legislatif dan eksekutif dalam menghadapi tantangan keuangan daerah.Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi oleh dua Wakil Ketua, M. Iqra Chissa Putra dan Nanda Satria.
Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan bahwa perubahan anggaran ini merupakan respons atas berbagai dinamika penting, termasuk pelantikan kepala daerah baru, terbitnya Inpres tentang efisiensi APBN/APBD, serta penyesuaian kebijakan nasional.
Muhidi juga menyoroti tantangan utama yang dihadapi, seperti utang jangka pendek daerah sebesar sekitar Rp510 miliar, tidak tercapainya target pendapatan, dan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi ini menuntut rekonstruksi anggaran secara mendasar. “Di sisi lain, kita juga harus menyesuaikan arah pembangunan dengan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta prioritas kepala daerah terpilih,” ujarnya.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasco, kemudian menyampaikan Nota Pengantar atas nama Gubernur. Ia memaparkan kondisi dan konstruksi anggaran yang mendasari perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025.
Ini menunjukkan kolaborasi erat antara kedua lembaga untuk mencari solusi terbaik demi efisiensi dan efektivitas anggaran.
Setelah nota pengantar disampaikan, DPRD Sumbar akan segera menindaklanjuti dengan pembahasan bersama komisi-komisi dan badan anggaran.
Pembahasan ini juga akan dikaitkan dengan evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Semester I 2025. Langkah ini mencerminkan keseriusan DPRD Sumbar dalam mengawal dan memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
