PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,9 persen pada periode 2026–2027 sebagai bagian dari kontribusi terhadap sasaran nasional. Strategi utama yang disiapkan adalah memperkuat investasi dan mendorong hilirisasi ekonomi agar nilai tambah tercipta di dalam daerah. Rabu (8/4/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menilai ketergantungan pada konsumsi rumah tangga tidak bisa lagi menjadi penopang utama. Ia menekankan bahwa investasi harus tampil sebagai motor pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.
Saat ini, struktur ekonomi Sumbar masih didominasi konsumsi rumah tangga di atas 50 persen. Di sisi lain, nilai investasi memang melonjak signifikan dari Rp2,66 triliun pada 2022 menjadi Rp17,13 triliun pada 2025, namun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dinilai belum maksimal.
Menurut Mahyeldi, peningkatan tersebut masih didominasi investasi padat modal, bukan padat karya. Karena itu, Pemprov Sumbar ingin mendorong investasi yang tidak hanya besar secara nilai, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja lebih luas.
Ke depan, nilai investasi ditargetkan tumbuh konsisten mulai 2026 hingga 2030. Pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp13,3 triliun dan terus meningkat hingga Rp18,8 triliun pada 2030 sebagai mesin pendorong kesejahteraan daerah.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya sinergi potensi antarwilayah di Sumbar. Setiap daerah memiliki keunggulan yang bila diintegrasikan secara terarah diyakini mampu mengangkat perekonomian ke level lebih tinggi.
Pandangan serupa disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Medrilzam. Ia mendorong Sumbar melakukan diversifikasi sumber ekonomi agar tidak bertumpu pada sektor tertentu saja.
Menurut Medrilzam, selama ini pertumbuhan ekonomi Sumbar masih banyak ditopang sektor pertanian dan perkebunan. Karena itu, diperlukan keberanian mencari sumber ekonomi baru agar struktur ekonomi menjadi lebih tangguh.
Ia juga menekankan pentingnya mengolah bahan mentah menjadi produk turunan bernilai tambah. Langkah ini dinilai sejalan dengan kebijakan hilirisasi nasional sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.