UIB Gelar Bedah Buku Karya Prof. Abdul Latif: Mengupas Kewenangan Hukum Administrasi Pemerintahan
Batam, 5 Oktober 2024 – Universitas Internasional Batam (UIB) menggelar seminar dan bedah buku yang menampilkan karya terbaru dari pakar hukum, Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. Acara yang berlangsung di Aula Gedung B Lantai 2 UIB ini mengulas dua buku monumental, yakni Sumber Kewenangan Hukum Administrasi Pemerintahan dan Tindakan Melanggar Hukum oleh Badan Pejabat Pemerintah Negara. Seminar ini dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik memperdalam aspek hukum administrasi pemerintahan di Indonesia.
Prof. Abdul Latif sebagai penulis utama, memaparkan gagasan-gagasan penting terkait kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Buku Sumber Kewenangan Hukum Administrasi Pemerintahan disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar kewenangan administrasi pemerintahan, sekaligus memberikan contoh konkret yang relevan dengan kondisi pemerintahan saat ini.
Dalam acara tersebut, Assoc. Prof. Rina Shahrullah, Ph.D, dosen Prodi Magister Hukum UIB, memberikan tanggapan positif terhadap buku karya Prof. Abdul Latif. Ia menyatakan bahwa buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga menelusuri sejarah kewenangan administrasi pemerintahan dan menyajikan contoh-contoh nyata, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana peristiwa masa lalu berkaitan dengan situasi saat ini. “Buku ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan siapa pun yang memiliki tugas atau kewenangan terkait administrasi pemerintah,” ujar Prof. Rina.
Dalam pandangan Prof. Rina, pentingnya buku ini semakin terlihat karena analisis mengenai sumber kewenangan masih kurang mendapat perhatian dari para ahli hukum di Indonesia. Selain itu, penerapan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) telah memberikan dampak yang luas dalam mengatur tindakan pemerintah. Prof. Rina menekankan bahwa hukum administrasi pemerintahan memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan.
Prof. Rina juga menyampaikan sejumlah masukan yang membangun kepada penulis, seperti perlunya penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan delegasi dan mandat, contoh ketidakjelasan kewenangan, serta tumpang tindih kewenangan dalam praktik pemerintahan. “Kita perlu memahami dengan baik bagaimana kewenangan harus dijalankan agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau tindakan sewenang-wenang,” tambahnya.
Dekan Fakultas Hukum UIB, Dr. Lu Sudirman, S.H., M.H., turut memberikan apresiasi tinggi terhadap buku karya Prof. Abdul Latif. Menurutnya, buku ini memberikan pemahaman yang jelas dan detail mengenai kewenangan pemerintah yang sering kali disalahpahami, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat negara. “Buku ini sangat membantu para mahasiswa, khususnya yang berasal dari kalangan pegawai pemerintahan, untuk memahami batasan kewenangan mereka dan bagaimana mengambil keputusan berdasarkan kewenangan tersebut,” ujar Dr. Lu Sudirman.
Sebagai penutup, Dr. Lu Sudirman mengajak mahasiswa dan kalangan akademisi lainnya untuk membaca dan mendalami buku ini, serta memberikan dukungan dalam penyebaran buku agar bisa diakses lebih luas. “Kami di Fakultas Hukum UIB siap membantu mahasiswa dalam mendapatkan buku yang sangat bermanfaat ini,” tutupnya.
Acara bedah buku ini tidak hanya menjadi ajang diskusi ilmiah, tetapi juga sebagai upaya mendalam untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum administrasi pemerintahan, khususnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pejabat dan badan pemerintahan di Indonesia.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
