Terungkap Temuan Perjalanan Dinas Miliaran Rupiah di Pemkab Solok, Termasuk di Setda: Diduga Tak Menginap SPJ Cair

Kabupaten Solok – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok tahun anggaran 2021 menemukan banyak permasalahan dalam laporan keuangan. Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perikanan dan Pangan, serta Barenlitbang, dengan nilai yang cukup fantastis mencapai miliaran rupiah.

Pemeriksaan atas pertanggungjawabaan perjalanan dinas dilakukan dengan melakukan pengujian atas surat pertanggungjawaban (SPJ), konfirmasi kepada penyedia penginapan/hotel, dan validitas tiket perjalanan. Hasil pengujian secara uji petik atas realisasi perjalanan dinas menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai kondisi senyatanya pada empat OPD sebesar Rp121 juta lebih. Hasil pengujian BPK atas pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas, melalui konfirmasi kepada beberapa penyedia jasa penginapan, diketahui bahwa terdapat 24 pelaksana perjalanan dinas yang tidak menginap sesuai dengan bukti yang dipertanggungjawabkan dengan jumlah pembayaran pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perikanan dan Pangan.
2. Pemberian uang transportasi kepada pelaksana perjalanan dinas paket meeting dalam daerah dan luar daerah sebesar Rp370 juta lebih tidak dapat diyakini kewajarannya pada Barenlitbang, Sekretariat Daerah, BKD dan Sekretariat DPRD.
3. Perjalanan dinas Anggota DPRD ke luar provinsi sebesar Rp73 juta lebih bersamaan dengan kegiatan reses ke Daerah Pemilihan
4. Belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD lebih tinggi dari harga kamar resmi hotel sebesar Rp675 juta lebih
5. Perjalanan dinas Anggota DPRD dilakukan bukan dalam rangka kedinasan sebesar Rp7 juta lebih.
6. SPT perjalanan dinas Anggota DPRD berindikasi tidak ditandatangani oleh Ketua DPRD sebesar Rp1 miliar lebih.

Baca Juga

Kelanjutan Jembatan Pulau Bengkalis Dipertanyakan Usai Edy Natar Tak Lagi Jabat Gubernur Riau

02 Jul 2024

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BPK menyimpulkan hal tersebut mengakibatkan Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp877 juta, transportasi paket meeting fullboard sebesar Rp370 juta tidak dapat diyakini kewajarannya dan memboroskan keuangan daerah, dan SPT yang berindikasi tidak ditandatangani sesuai spesimen Ketua DPRD berindikasi tidak sah Rp1 miliar.

PenaHarian.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Inspektur Daerah Kabupaten Solok, Deri Akmal dan Bupati Solok, Epyardi Asda dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada (4/9/2024) kemarin terkait tindaklanjut hasil audit BPK pada Pemkab Solok tahun anggaran 2021 – 2023, namun belum merespons hingga berita ini diterbitkan.

Baca Juga

SMAN 7 Padang: Selamat Hari Pers Nasional, Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa

20 Feb 2024

(Dayat)