PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang benar-benar berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik bukan sekadar angka di laporan, tetapi tentang bagaimana kehadiran pemerintah bisa memberikan perubahan nyata di tengah kehidupan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menyerahkan penghargaan kepada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berhasil dalam penerapan SPM, dalam sebuah seremoni yang digelar di Istana Gubernur, Jumat (11/7/2025). Ia menekankan bahwa penghargaan yang diberikan bukanlah seremoni biasa, melainkan bentuk apresiasi atas kerja keras, kolaborasi, dan komitmen tinggi dalam menghadirkan layanan dasar yang berkualitas.
Mahyeldi menyebut bahwa Sumatera Barat telah menunjukkan capaian yang membanggakan dalam penerapan SPM, dengan keberhasilan memenuhi 99 persen indikator selama periode 2022 hingga 2024. Selain itu, Pemprov Sumbar juga telah meraih berbagai pengakuan di tingkat nasional, seperti Peringkat III Nasional pada SPM Award 2023 serta predikat Kinerja Terbaik Regional Sumatera dalam SPM Award 2025.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak terlena dengan capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa indikator SPM yang tinggi tidak boleh sekadar menjadi kebanggaan administratif, melainkan harus menjadi sarana untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, mendapatkan pelayanan publik yang adil, merata, dan bermutu.
Sebanyak 14 OPD yang menerima penghargaan antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas BMCKTR, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP, Dinas Kominfotik, Dinas PMD, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Dinas Dukcapil, serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Setiap OPD juga turut memaparkan progres capaian indikator SPM dan tantangan yang mereka hadapi hingga pertengahan 2025.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan sejumlah strategi untuk memperkuat pelaksanaan SPM ke depan. Ia mendorong agar seluruh OPD mengintegrasikan target dan indikator SPM dalam dokumen perencanaan, menetapkan target layanan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, serta memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif seperti CSR dan kemitraan swasta. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan wilayah, serta memperkuat pembinaan terhadap kabupaten/kota agar penerapan SPM berjalan merata di seluruh Sumatera Barat.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri, dalam pemaparannya menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga sebagai momentum refleksi dan konsolidasi seluruh OPD. Ia menyatakan bahwa SPM harus dipahami sebagai alat perubahan, bukan beban administrasi, sehingga tantangan anggaran atau teknis harus dihadapi dengan inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, ke depan, Pemprov Sumbar akan memperkuat sistem monitoring dan pelaporan yang berbasis data untuk memastikan setiap progres SPM dapat diukur secara akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ingin menegaskan bahwa penerapan SPM adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi menjadi instrumen penting dalam menghadirkan negara yang benar-benar hadir di tengah masyarakat.
“Kalau masyarakat merasa terbantu dan dilayani dengan baik, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” pungkas Mahyeldi.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
