Proyek Jalan Ampang Kualo – Simpang Ampek Aripan Solok Diduga Kurang Volume dan Spek Rp363 Juta
Ilustrasi uangKabupaten Solok – Delapan paket pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Solok tahun anggaran 2022 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kekurangan volume dan ketidaksesuaian mutu.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menemukan kekurangan volume dan mutu itu total mencapai Rp1,29 miliar. Selain itu, denda keterlambatan sebesar Rp38,48 juta belum dikenakan kepada pihak penyedia jasa.
Salah satu paket pekerjaan yang menjadi temuan yaitu pekerjaan Jalan Ampang Kualo – Simpang Ampek Aripan (BKK) kekurangan volume dan ketidaksesuaian mutu sebesar Rp363.645.466,63.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilaksanakan BPK bersama dengan Penyedia, PPTK, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat pada tanggal 13 Februari 2023 diketahui kekurangan volume Pekerjaan Jalan Ampang Kualo – Simpang Ampek Aripan (BKK).
Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian mutu pada item pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas A.
Dengan demikian total kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Jalan Ampang Kualo – Simpang Ampek Aripan (BKK) sebesar Rp363.645.466,63.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Laporan BPK menyebutkan bahwa masalah ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dari Kepala Dinas PUPR dan kurangnya pengendalian terhadap pelaksanaan proyek.
Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan konsultan pengawas tidak cermat dalam memverifikasi volume pekerjaan yang terpasang. Para penyedia jasa juga dinilai tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati.
PenaHarian.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Inspektur Daerah Kabupaten Solok, Deri Akmal dan Bupati Solok, Epyardi Asda dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada (4/9/2024) kemarin terkait tindaklanjut hasil audit BPK pada Pemkab Solok tahun anggaran 2021 – 2023, namun belum merespons hingga berita ini diterbitkan.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
