Pemprov Sumbar Raih Predikat A, Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tertinggi di Sumatera
PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mencetak sejarah baru dengan meraih predikat A dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024. Dengan nilai tertinggi 86,85, Pemprov Sumbar menjadi yang terbaik di antara seluruh pemerintah provinsi di Sumatera.
Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Rini Widyantini, dalam Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi 2025–2029 serta Pengumuman Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2024 yang digelar di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
“Alhamdulillah, evaluasi tahun ini kita berhasil meraih predikat A dengan nilai 86,85. Ini nilai tertinggi di Sumatera dan pertama kalinya kita capai. Ini adalah hasil kerja keras seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumbar,” ujar Mahyeldi.
Capaian ini menjadi lompatan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya meraih predikat BB dengan nilai 77,1. Bahkan tiga tahun sebelumnya, tren nilai Pemprov Sumbar terus meningkat: pada 2021 meraih 68,89 (predikat B), dan 69,78 pada 2022 (masih B).
Wujud Komitmen Tata Kelola yang Baik
Mahyeldi menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan kesungguhan Pemprov Sumbar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin hasil ini hanya menjadi angka di atas kertas. Reformasi birokrasi harus memberi outcome nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PANRB serta kementerian dan lembaga pengampu lainnya yang terus membimbing pelaksanaan reformasi birokrasi di Sumbar.
Komitmen Penanggulangan Kemiskinan
Selain capaian nilai tertinggi, Pemprov Sumbar juga mendapat pengakuan sebagai provinsi yang berkomitmen tinggi dalam penanganan kemiskinan di Sumatera, yang merupakan salah satu komponen penting dalam penilaian reformasi birokrasi tematik.
“Penilaian tematik ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi kita tidak hanya berjalan di internal, tetapi juga berdampak nyata ke masyarakat,” tambah Mahyeldi.
Apresiasi untuk Daerah Lain di Sumbar
Gubernur Mahyeldi juga memberikan apresiasi kepada dua daerah yang turut meraih prestasi: Kota Padang dengan nilai 85,92 sebagai pemerintah kota terbaik di Sumatera, serta Kabupaten Sijunjung dengan nilai 78,92 yang mencatat lompatan signifikan hingga 20 poin dibanding tahun sebelumnya.
“Keberhasilan ini juga hasil dari pembinaan berkelanjutan oleh Pemprov. Semoga dua daerah ini menjadi role model bagi kabupaten/kota lainnya di Sumbar,” ucap Mahyeldi.
Evaluasi dan Harapan ke Depan
Asisten III Setdaprov Sumbar, Andri Yulika, yang juga Plt. Inspektur Daerah Provinsi, menjelaskan bahwa evaluasi reformasi birokrasi ini mencakup dua komponen: reformasi birokrasi general dan tematik. Untuk keduanya, Sumbar meraih skor tertinggi di wilayah Sumatera.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya outcome nyata dari reformasi birokrasi, dan menyampaikan bahwa ke depan pemerintah akan mengacu pada Grand Desain Reformasi Birokrasi 2025–2045 serta Road Map 2025–2029.
“Kami berharap capaian luar biasa ini tidak berhenti di sini. Mari jadikan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi di seluruh daerah,” tutup Rini.
Turut mendampingi Gubernur saat menerima penghargaan antara lain Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Andri Yulika; Plt. Kepala Biro Organisasi, Igusti Firmansyah; Kepala Badan Penghubung, Aschari Cahyaditama; serta Kabag RBAK, Desy Herawati.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
