Pemko Padang Sudah Wujudkan Layanan Kesehatan Gratis Sebelum Pilkada 2024
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, menerima piagam penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Kategori Madya dari Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal, di Taman Sisingamangaraja, Padang, pada Kamis (22/8/2024) pagiPadang, – Salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang yang telah mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang untuk Pilkada 2024 mengemukakan rencana untuk menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Namun, sepertinya layanan kesehatan gratis tersebut telah jauh hari dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang.
Bagaimana sebenarnya selama ini layanan kesehatan gratis di Kota Padang?. Pada 22 Agustus 2024, Penjabat Wali Kota Padang, Andree Algamar, menerima Piagam Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Kategori Madya dari BPJS Kesehatan. Penghargaan ini menegaskan bahwa Kota Padang telah berhasil menerapkan sistem penjaminan kesehatan yang mencakup hampir seluruh warganya.
Andree Algamar dalam sambutannya mengatakan penghargaan yang diterima merupakan bukti komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya.
“Penghargaan ini memberikan semangat kepada kami untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan bukti kepada DPRD bahwa kita benar-benar memakai uang rakyat untuk program yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan SDM kita,” ujarnya.
Andree berharap ke depan BPJS Kesehatan dapat mendorong pemerintah pusat untuk memberikan apresiasi berupa Dana Insentif Daerah (DID) kepada daerah yang telah memperoleh UHC Award 100%.
“Kalau bisa BPJS menyampaikan ke Kementerian Keuangan agar apresiasinya tidak sebatas piagam, tapi bisa berupa DID sehingga dapat kita gunakan untuk promosi kesehatan. Sebab APBD terbatas dan sudah dipatok peruntukannya,” terang Andree.
Sementara itu, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdal menjelaskan UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.
“Bagaimana masyarakat bisa mengangkses kesehatan tanpa hambatan finansial. Ketika mereka sakit dan berobat, mereka tidak jadi miskin,” jelasnya.
Terkait usulan DID, pihaknya akan menjadikannya sebagai bahan masukan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Soal DID itu langsung kami catat. Sebelumnya, hal tersebut memang sempat kami pikirkan. Ada prestasi, ada timbal balik. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan,” bebernya.
Menutup sambutannya, Andi Afdal berpesan bahwa daerah yang sudah mencapai UHC Award agar tidak berpuas diri.
“Tugas belum selesai, terutama edukasi kepada masyarakat yang belum tahu cara mengakses layanan JKN dengan benar. Masih ada keluhan masyarakat yang berekpektasi lebih terhadap pelayanan JKN. Ini perlu disampaikan secara benar,” imbau dia.
Padang optimis 100 persen masyarakatnya telah terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun ini. Hingga tidak ada lagi warga yang tidak merasakan manfaat jaminan kesehatan.
Penjabat Wali Kota Padang Andree Algamar berharap melalui promosi kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan Cabang nanti, warga Padang yang belum terdaftar menjadi peserta JKN bisa termotivasi. Selain itu, juga dapat mengurangi masyarakat datang ke rumah sakit atau puskesmas karena derajat kesehatan masyarakat mulai membaik.
Saat ini tanggal 2 September 2024, Kota Padang optimis mencapai 100% kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepala Bagian Prokopim Setda Kota Padang, Tommy TRD, melaporkan bahwa 99,2% dari warga kota telah menerima pelayanan UHC. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat sudah terdaftar dan mendapatkan manfaat dari jaminan kesehatan.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
