Membangun dan Mensejahterakan Masyarakat di Tengah Defisit Keuangan Daerah: Strategi Alternatif Kabupaten Pasaman

PenaHarian.com
11 Jul 2025 15:53
OPINI 0
3 menit membaca

Oleh: Deni Syaputra Praktisi Hukum dan Pemerhati Sosial

Kabupaten Pasaman, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, namun dihadapkan pada tantangan klasik: keterbatasan anggaran di tengah harapan besar untuk mensejahterakan rakyat. Di bawah kepemimpinan Bupati Welly Suheri, ST dan Wakil Bupati Parulian Dalimunthe, tantangan ini menjadi agenda utama pemerintahan yang diharapkan mampu memberikan lompatan kebijakan yang progresif dan berpihak kepada rakyat.

Dengan jumlah penduduk mencapai 312.360 jiwa (2024) dan luas wilayah 3.947,63 km², Kabupaten Pasaman memiliki struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan air tawar. Di sisi lain, potensi sumber daya mineral lainnya dan salah satunya panas bumi (geothermal) menjadi kekayaan terpendam yang belum sepenuhnya termanfaatkan, terutama karena sebagian besar wilayah Pasaman merupakan kawasan hutan lindung yang memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Namun, defisit anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan untuk stagnasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pendekatan baru, yang tidak hanya mengandalkan anggaran belanja langsung dari APBD, tetapi juga membangun sistem ekonomi berbasis komunitas dan kekuatan lokal.

Penguatan Ekonomi Nagari sebagai Pilar Utama

Setiap nagari di Kabupaten Pasaman memiliki potensi dan karakteristik tersendiri yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan lokal. Pemerintah daerah dapat mendorong lahirnya unit-unit usaha berbasis komoditas lokal yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat nagari. Misalnya, pengolahan hasil pertanian seperti jagung, kakao, atau peternakan ikan air tawar menjadi produk olahan bernilai tambah yang dapat dipasarkan lebih luas.

Namun, kunci dari keberhasilan inisiatif ini tidak hanya pada produksi, tetapi pada kepastian pasar. Dalam hal ini, Pemda perlu hadir sebagai fasilitator, baik dengan membuka akses ke pasar regional dan nasional, maupun dengan menjalin kemitraan dengan sektor swasta.

Pemerintah juga dapat mendorong terbentuknya BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) yang tidak hanya bergerak dalam usaha dagang, tetapi juga sebagai agregator produk masyarakat.

Optimalisasi Sumber Daya Alam

Secara Berkelanjutan
Potensi geothermal di Bonjol yang mulai dieksplorasi oleh PT. MEDCO merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Ke depan, Pemda dapat mendorong bentuk-bentuk kemitraan yang menguntungkan masyarakat, baik melalui pendapatan bagi hasil daerah maupun program tanggung jawab sosial (CSR) yang menyasar langsung pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat sekitar.

Sumber daya mineral lain juga dapat menjadi peluang, asalkan pengelolaannya dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, transparan, dan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi turunan yang memberikan kepastian hukum sekaligus proteksi terhadap kawasan lindung.

Inovasi dan Digitalisasi Sektor UMKM dan Pertanian

Pemerintah daerah dapat menggandeng kampus, startup, dan komunitas teknologi untuk memperkenalkan digitalisasi sektor pertanian dan UMKM. Mulai dari sistem pencatatan keuangan usaha tani sederhana, aplikasi pemasaran hasil tani, hingga akses pembiayaan berbasis teknologi finansial (fintech). Model ekonomi ini telah terbukti membantu petani dan pelaku UMKM di berbagai daerah keluar dari stagnasi pendapatan.

Pendekatan Kolaboratif dan Partisipatif

Dalam kondisi defisit, kolaborasi adalah kunci. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Maka, penting untuk membuka ruang partisipasi masyarakat sipil, tokoh adat, dan kelompok pemuda dalam proses perencanaan pembangunan. Forum Musrenbang di tingkat nagari dan kecamatan harus menjadi wahana yang sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi dan mengidentifikasi potensi.

Defisit anggaran daerah bukanlah akhir dari segalanya.

Justru, situasi ini bisa menjadi momentum bagi Pemda Kabupaten Pasaman untuk membangun sistem ekonomi daerah yang lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan menggerakkan kekuatan nagari, mendorong inovasi lokal, dan membuka ruang kolaborasi, maka mimpi mensejahterakan masyarakat bukanlah sesuatu yang mustahil, bahkan di tengah keterbatasan.

Tidak ada komentar untuk ditampilkan.