Mahyeldi Paparkan Percepatan Pascabencana, Sumbar Butuh Rp21,4 Triliun dari Pusat
PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah memaparkan langkah cepat pemerintah daerah dalam menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda Sumbar pada November 2025. Hal itu disampaikannya saat menyambut kunjungan kerja Komisi I DPR RI yang tengah menjalani masa reses di daerah tersebut, Jumat (6/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Sapta Marga Kodam I Bukit Barisan ini menjadi ajang berbagi informasi antara pemerintah daerah dan DPR RI terkait kondisi terkini di Sumbar. Selain itu, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat serta mendiskusikan langkah penanganan pascabencana.
Dalam pemaparannya, Mahyeldi menjelaskan bahwa sejak awal bencana terjadi, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama unsur Forkopimda langsung bergerak cepat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P.
Ia menyebut kekompakan antar unsur pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat penyusunan dokumen tersebut. Bahkan koordinasi dilakukan secara intensif agar seluruh proses perencanaan dapat berjalan lebih terarah.
Mahyeldi juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sumbar telah menyiapkan dashboard perencanaan berbasis satu data untuk mendukung proses tersebut. Melalui sistem ini, berbagai tahapan perencanaan dapat dipantau secara terintegrasi.
Koordinasi antar instansi pun dilakukan secara rutin, bahkan rapat bisa digelar dua kali dalam sehari, yakni pada pagi dan malam hari. Dengan cara itu, penyusunan dokumen R3P dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif lebih cepat sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dilaksanakan.
Pemerintah Provinsi Sumbar pun berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan pascabencana di wilayah terdampak dapat dipercepat.
Mahyeldi menyampaikan bahwa Sumbar membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
Ia juga menyinggung hasil rapat bersama ketua satgas dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menyampaikan bahwa TKD yang sebelumnya direferensikan di tingkat pusat akan dikembalikan secara bertahap.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai paparan yang disampaikan pemerintah daerah menjadi gambaran penting bagi DPR untuk memahami kondisi nyata di daerah.
Menurutnya, kunjungan kerja pada masa reses memberikan kesempatan bagi anggota DPR untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat sekaligus melihat berbagai tantangan yang dihadapi daerah, termasuk dalam penanganan bencana.
Dave juga menyinggung perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dinilai menjadi tonggak penting dalam reformasi pertahanan nasional. Perubahan tersebut membawa dampak strategis dalam penataan organisasi, peningkatan profesionalisme prajurit, serta penguatan kemampuan menghadapi ancaman modern.
Ia menambahkan bahwa selain ancaman militer, tantangan nonmiliter seperti bencana alam juga perlu mendapat perhatian serius dalam sistem pertahanan negara.
Dave berharap kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan penting bagi DPR RI dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah ketika membahas kebijakan di tingkat nasional.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
