Komisi III DPRD Padang Tekan Dishub Pastikan Jalur Logistik Tidak Lumpuh Total Pascabencana
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi MoesimPadang, – Komisi III DPRD Kota Padang menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang untuk membahas kondisi transportasi dan aksesibilitas pascabencana yang membuat arus logistik terganggu. Rapat berlangsung pada Kamis (04/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Dishub memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi bantuan dan mengurai kemacetan di titik-titik rawan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, menyampaikan bahwa sejak hari pertama pascabencana, pihaknya fokus menjaga arus transportasi agar bantuan kemanusiaan tidak terhambat saat memasuki Kota Padang.
Ances menjelaskan bahwa personel Dishub langsung dikerahkan ke lokasi-lokasi yang berpotensi macet, sekaligus memastikan kendaraan bantuan dari pemerintah pusat maupun lembaga kemanusiaan dapat masuk tanpa hambatan. Dishub juga memberikan dukungan internal kepada petugas yang turut menjadi korban bencana.
Hingga saat ini, jalur Sitinjau Lauik–Indarung menjadi satu-satunya akses utama yang masih bisa dilalui menuju Kota Padang. Kondisi tersebut meningkatkan kepadatan, terutama bagi kendaraan logistik yang mengangkut kebutuhan masyarakat.
Mengacu pada Pergub tentang Pembatasan Operasional Truk, Dishub mengeluarkan edaran yang membatasi kendaraan berat masuk Kota Padang hingga masa tanggap darurat berakhir pada 8 Desember 2025. Menurut Ances, hanya kendaraan tertentu yang diizinkan masuk, seperti truk pembawa sembako, mobil tangki air, BBM, serta kendaraan yang membawa bantuan bagi korban bencana, semuanya dengan pengawalan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menyoroti lumpuhnya jalur Padang–Solok yang berdampak langsung pada pasokan pangan dan air bersih. Ia menegaskan bahwa macet parah di jalur tersebut membuat suplai bahan pokok dari Solok ke Kota Padang terhambat, sehingga masyarakat merasakan kenaikan harga cabai hingga langkanya air minum isi ulang.
Kondisi ini diperparah dengan terputusnya akses menuju sumber air baku Kota Padang yang sebagian besar berasal dari Mata Air Gunung Talang, Solok. Banyak depot air minum isi ulang akhirnya tutup karena suplai air tidak dapat masuk.
Helmi menyatakan bahwa penanganan situasi darurat harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, melibatkan seluruh OPD terkait di Pemko Padang serta pemerintah provinsi dan kabupaten tetangga. Ia menilai tidak mungkin hanya satu instansi yang bekerja karena masalah ini berkaitan langsung dengan logistik, air bersih, dan kebutuhan dasar masyarakat.
Helmi mengapresiasi langkah Dishub dalam menjaga pergerakan bantuan, namun menegaskan perlunya mitigasi jangka pendek dan jangka panjang untuk mencegah lumpuhnya akses transportasi di masa mendatang.
Ances memastikan Dishub akan terus menjaga kelancaran distribusi bantuan dan akses vital Kota Padang. Ia menegaskan seluruh personel dikerahkan untuk mengurai kemacetan dan memastikan jalur masuk tetap aman bagi kendaraan bantuan hingga situasi kembali pulih.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
