Komisi III DPRD Padang Soroti 100 Hari Kinerja Fadly-Maigus: Transportasi hingga Jalan Rusak Jadi Catatan
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi MoesimPADANG — Komisi III DPRD Kota Padang memberikan sejumlah catatan penting terhadap capaian 100 hari kerja Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Evaluasi difokuskan pada tiga sektor strategis, yaitu pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan layanan transportasi publik yang dinilai belum optimal.
Ketua Komisi III, Helmi Moesim, menyampaikan evaluasi tersebut kepada awak media pada Kamis (12/6/2025). Ia mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai selama masa awal kepemimpinan Fadly-Maigus sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Namun, ia menegaskan bahwa masih banyak program yang perlu diperbaiki sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.
“Program unggulan wali kota pada 100 hari ini, Alhamdulillah sudah ada kemajuan. Namun, beberapa sektor yang belum optimal perlu menjadi perhatian dan dievaluasi, terutama menjelang pembahasan APBD-P 2025,” ujar Helmi.
Sorotan Serius terhadap Transportasi Publik
Helmi menyoroti belum terakomodirnya rencana pembukaan koridor baru Trans Padang dalam APBD 2025. Padahal, menurutnya, pengembangan transportasi publik sangat penting untuk mendukung visi menjadikan Padang sebagai kota metropolitan.
“Kita ingin layanan transportasi publik ditingkatkan. Informasinya, tahun ini Dishub akan membuka satu koridor baru, tapi belum dianggarkan di APBD. Ini akan kita dorong di APBD-P 2025,” jelasnya.
Pengelolaan Sampah Terkendala Sarana
Di bidang pengelolaan lingkungan, Helmi mengungkapkan keluhan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait minimnya becak motor pengangkut sampah di lokasi penampungan sementara (LPS). Hal ini berdampak pada belum maksimalnya layanan persampahan.
“DLH menyampaikan keluhan soal minimnya motor becak di LPS. Oleh karena itu, perlunya dukungan anggaran tambahan agar pelayanan persampahan bisa lebih maksimal,” katanya.
Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga
Masalah infrastruktur juga menjadi perhatian, terutama soal banyaknya laporan masyarakat mengenai jalan berlubang yang belum tertangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Banyak jalan rusak yang dilaporkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami mendorong PUPR sebagai mitra Komisi III untuk meningkatkan kinerjanya. Kita siap mendukung jika itu terkait peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Helmi.
Komitmen Pengawasan dan Dukungan Penuh
Helmi memastikan Komisi III DPRD Kota Padang akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap program-program strategis Pemko Padang, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami akan tetap hadir sebagai mitra kritis dan konstruktif demi tercapainya pelayanan publik yang lebih baik di Kota Padang,” pungkasnya.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
