Khairuddin Simanjuntak Komitmen Selesaikan Konflik HGU PTPN VI di Pasaman Barat
Ketua Komisi II sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin SimanjuntakPadang – Ketua Komisi II sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak, menunjukkan kepemimpinannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VI, Rabu (7/5/2025) di ruang rapat khusus II DPRD Sumbar.
RDP yang melibatkan Komisi I dan II DPRD Sumbar ini turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan pihak manajemen PTPN VI. Dalam kesempatan tersebut, Khairuddin secara tegas mendorong agar konflik agraria antara perusahaan dengan masyarakat segera diselesaikan secara arif dan bijaksana melalui pendekatan kearifan lokal.
“Kami mendesak manajemen PTPN VI agar segera menyelesaikan persoalan ini bersama masyarakat. Jangan sampai konflik ini terus berlarut-larut,” ujar Khairuddin.
Sebagai Ketua Fraksi Gerindra, Khairuddin juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk tidak lepas tangan dalam menyikapi masalah ini. Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada kemajuan berarti, DPRD akan menindaklanjuti persoalan ini hingga ke tingkat pusat.
“Jika tidak ada penyelesaian, kami akan melangkah ke PTPN pusat di Jambi, lalu ke Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN. Ini bentuk keseriusan kami dalam memperjuangkan hak masyarakat,” tegasnya.
Manager PTPN VI, Zulfikar Dasopang yang hadir dalam RDP menyatakan bahwa seluruh poin penting dalam pertemuan itu akan disampaikan kepada pimpinan perusahaan, mengingat dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan langsung.
RDP ini juga dihadiri oleh anggota Komisi II Ade Putra, serta Komisi I seperti Aida, Irsyad Safar, dan Yogi Pratama. Selain itu, hadir pula Tim Pakar DPRD Sumbar, Nasfrizal Carlo dan Komisaris Polisi Purnawirawan Ahmad Yani.
Kehadiran Khairuddin Simanjuntak yang berperan ganda sebagai Ketua Komisi II dan Ketua Fraksi Gerindra menjadi sorotan dalam upaya penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung lama ini. Kepemimpinannya dinilai tegas namun tetap mengedepankan dialog dan solusi yang berkeadilan.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
