Heboh, BPK Temukan Penyerahan Uang Muka Kepada Direktur RSD Madani Rp1,1 Miliar Tanpa Keterangan Penggunaan

Pekanbaru, – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tahun anggaran 2023 menemukan penatausahaan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah (RSD Madani tidak sesuai ketentuan. Terungkap penyerahan uang muka kepada Direktur RSD Madani sebesar Rp1.134.285.714,00 tanpa disertai keterangan penggunaannya.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, BLUD RSD Madani mengelola dana penerimaan pendapatan dari pelayanan BLUD. Kas di BLUD tidak harus tutup buku dan disetor ke Rekening Kasda. Dengan demikian, uang kas di BLUD merupakan sisa uang kas tahun sebelumnya ditambah dengan penerimaan dan dikurangi pengeluaran pada tahun berjalan.

Baca Juga

Pj Wako Padang Ajak Warga Binaan Kembangkan Potensi Setelah Terima Remisi HUT RI ke-79

18 Agu 2024

Hasil pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa terdapat pengeluaran kas di BLUD RSD Madani yang tercatat di Buku Kas Umum (BKU) dan/atau kuitansi sebagai tanda terima dari Bendahara Pengeluaran kepada Direktur RSD Madani. Penyerahan uang tersebut atas permintaan Direktur RSD Madani kepada Bendahara Pengeluaran tanpa disertai dengan keterangan penggunaannya.

Atas penerimaan uang tersebut, Direktur RSD Madani telah mengembalikan dana sebesar Rp425.223.025,00 yang terdiri dari Rp45.223.025,00 untuk pembayaran pajak terutang dan Rp380.000.000,00 untuk pengembalian jasa pelayanan.

Dengan demikian, sisa uang muka yang belum dipertanggungjawabkan atau disetor kembali oleh Direktur RSD Madani sebesar Rp709.062.689,00.

Baca Juga

Holistic DEI Wadah Lahirkan Ulama dan Cendekiawan Muda Kota Padang

21 Okt 2024

Menurut BPK, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BPK menyimpulkan Permasalahan tersebut disebabkan Direktur RSD Madani tidak menerapkan penatausahaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

PenaHarian.com telah berupaya mengonfirmasi Direktur RSD Madani Arnaldo Eka Putra terkait persoalan ini melalui pesan WhatsApp, namun belum merespons hingga berita ini diterbitkan.