Kambang, Pesisir Selatan – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP, menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas di Pelabuhan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke kawasan tersebut pada Kamis (9/10/2025).
Menurut Evi Yandri, keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah saat ini berdampak besar terhadap pembangunan sektor-sektor strategis di daerah, termasuk bidang perikanan. Karena itu, Pemprov Sumbar bersama DPRD berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar penyusunan APBD 2026 tetap stabil.
Dalam kunjungan tersebut, ia mengaku prihatin dengan berbagai kendala yang dihadapi nelayan setempat, terutama sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dengan harga wajar. Meskipun terdapat stasiun Pertamina di area pelabuhan, namun pasokan masih jauh dari cukup. Selain itu, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) yang ada telah tidak beroperasi selama tiga tahun karena keterbatasan modal pengelola.
“Persoalan BBM ini sangat mempengaruhi aktivitas nelayan. Banyak kapal akhirnya tidak bisa melaut karena biaya operasional membengkak,” ujar Evi.
Ia juga menyoroti kondisi pabrik es di kawasan tersebut yang sudah lama tidak beroperasi akibat kerusakan mesin. Padahal, sebelumnya pabrik ini mampu memproduksi sekitar 200 balok es per hari dan sangat membantu nelayan menjaga kualitas ikan hasil tangkapan.
“Kebutuhan es di sini cukup besar, bisa mencapai 600 balok per hari. Maka, pembenahan dan pengadaan mesin baru menjadi keharusan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Evi mengusulkan agar setiap pelabuhan perikanan di Sumatera Barat memiliki fasilitas pendukung seperti pabrik es, lahan docking kapal, dan tempat kastorit. Ia menilai, dengan perbaikan sarana tersebut, pelayanan terhadap nelayan bisa meningkat, kesejahteraan masyarakat terangkat, dan pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan PAD.
“Peningkatan pelayanan di sektor pelabuhan dan TPI bukan hanya untuk nelayan, tapi juga untuk memperkuat perekonomian daerah. Ini akan menjadi perhatian serius antara Pemprov dan DPRD Sumbar dalam pembahasan APBD mendatang,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Sumbar, Dr. Ir. Reti Wafda, M.Tp., turut menegaskan pentingnya dukungan DPRD terhadap pengaktifan kembali SPBU nelayan yang telah mati suri selama tiga tahun. Ia juga menyoroti perlunya perluasan lahan docking dan pengerukan rutin di Muara Kambang yang kini mengalami pendangkalan.
“Akibat pendangkalan, kapal berukuran besar kesulitan masuk ke pelabuhan. Kami berharap dukungan DPRD agar kegiatan perikanan di TPI Kambang bisa kembali berjalan optimal,” ujarnya.
Dengan perhatian serius dari legislatif dan eksekutif, diharapkan sektor perikanan Pesisir Selatan dapat bangkit kembali dan memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di Sumatera Barat.