Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan, meski tengah menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Irsyad Syafar menegaskan bahwa pihaknya tetap bekerja maksimal dengan pendekatan yang lebih efisien dan strategis.
“Kami mengoptimalkan kinerja melalui intensifikasi rapat bersama mitra kerja, agar fungsi pengawasan tetap berjalan maksimal,” ujar Irsyad saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Kunjungan Banggar DPRD DKI Jakarta yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI, Khoirudin, bertujuan menggali informasi seputar dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja legislatif di daerah. Dalam pertemuan tersebut, Irsyad turut menyuarakan pentingnya solidaritas antar DPRD se-Indonesia untuk mengangkat persoalan ini ke tingkat nasional.
“Kondisi efisiensi ini bukan hanya dialami Sumbar, tapi juga banyak daerah lain yang bergantung besar pada dana transfer pusat. Kami berharap DPRD DKI bisa turut menyuarakan hal ini sebagai bagian dari aspirasi kolektif,” tambahnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengakui bahwa daerah dengan fiskal terbatas seperti Sumbar sangat merasakan dampak efisiensi anggaran, berbeda dengan DKI Jakarta yang memiliki otonomi dan kekuatan fiskal lebih besar. Ia menyatakan siap meneruskan aspirasi tersebut ke DPR RI dan pemerintah pusat.
“Hal ini perlu disuarakan demi keutuhan NKRI. Kami akan menyurati DPR RI membawa suara dari teman-teman daerah, termasuk Sumatera Barat,” tegas Khoirudin.
Sebagai bagian dari pengurus Asosiasi DPRD se-Indonesia, Khoirudin menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan isu-isu yang dihadapi legislatif daerah. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas strategi menyikapi realitas anggaran melalui pembahasan RKPD dan Perubahan APBD yang lebih responsif dan solutif.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris DPRD Sumbar itu dihadiri pula oleh anggota DPRD Sumbar lainnya, seperti Daswanto, dan menjadi forum strategis berbagi informasi lintas daerah.
Dengan langkah-langkah efektif dan kolaboratif seperti ini, DPRD Sumbar membuktikan bahwa kendala fiskal tak menjadi halangan untuk tetap menjalankan peran penting sebagai lembaga pengawas pemerintahan.