DPRD Padang Perkuat Pengawasan Pokir, Hibah, dan Bansos dalam Rakor Bersama KPK dan Pemko Padang
Padang – DPRD Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang. Pertemuan ini membahas penguatan tata kelola pemerintahan daerah, terutama terkait pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD serta penyaluran hibah dan bantuan sosial agar lebih akuntabel dan transparan. Kegiatan berlangsung pada Senin (3/11/2025).
Rakor tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, bersama seluruh anggota dewan yang menjadi unsur utama dalam pembahasan. Hadir pula Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Sekda Kota Padang Andree Algamar, serta para kepala OPD di lingkungan Pemko Padang.
Dari KPK, hadir Kasatgas Korsup Wilayah I, Harun Hidayat, Korsup KPK PIC Wilayah Sumbar, Iwan Lesmana, Korsup KPK Wilayah Aceh, Ramdhani, dan Korsup KPK Wilayah Riau, Moh. Jhanattan. Tim KPK memberikan pemaparan terkait area rawan korupsi, khususnya pada sektor penganggaran dan penyaluran Pokir, hibah, dan bansos.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan komitmen penuh DPRD dalam menjaga transparansi dan memastikan setiap aspirasi masyarakat diproses sesuai aturan. Ia menekankan bahwa Pokir merupakan titipan masyarakat sehingga seluruh mekanismenya harus terukur dan tidak menimbulkan persoalan hukum.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengapresiasi pendampingan KPK yang terus mendukung pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Ia menyebut Pemko Padang terus memperkuat sistem pengendalian internal sejalan dengan Progul Padang Amanah untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan bebas pungli.
Kasatgas Korsup Wilayah I KPK, Harun Hidayat, menyampaikan pentingnya konsistensi semua pemangku kepentingan dalam memperbaiki tata kelola, terutama pada sistem perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan yang harus terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap sinergi antara KPK, DPRD, dan Pemko Padang semakin kuat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
