DPRD Padang Kawal Ketat Pemulihan Air Bersih, Target 95 Persen Layanan Ditegaskan
Padang, – DPRD Kota Padang terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pemulihan layanan air bersih pascabencana alam yang melanda sejumlah wilayah di kota tersebut. Pengawasan ketat dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat kembali terpenuhi secara aman dan berkelanjutan. Padang, 24 Desember 2025.
Sebagai bentuk keseriusan, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, kembali turun langsung ke lapangan untuk ketiga kalinya dengan meninjau Intake Palukahan, Rabu (24/12/2025). Kunjungan ini dilakukan guna memastikan progres perbaikan berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami kendala berarti.
Dalam peninjauan tersebut, Muharlion memastikan pemasangan pipa darurat telah rampung dan proses pengolahan air mulai dioperasikan. Ia menegaskan bahwa langkah cepat dan tepat sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak berlama-lama terdampak krisis air bersih.
Sebelumnya, DPRD Kota Padang telah menetapkan target tegas kepada Perumda Air Minum Kota Padang agar sebanyak 95 persen pelanggan kembali mendapatkan layanan air bersih dalam waktu dekat. Target ini dinilai penting, terutama menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru yang berpotensi meningkatkan kebutuhan air masyarakat.
“Kami ingin memastikan pemulihan ini berjalan cepat, tepat, dan aman. Target layanan 95 persen harus benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Muharlion di sela-sela peninjauan di lokasi.
Pemulihan distribusi air saat ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang terdampak cukup parah, yakni Kecamatan Koto Tangah, Nanggalo, Padang Utara, dan Kuranji. Di kawasan tersebut, pasokan air sebelumnya mengalami gangguan akibat dampak langsung bencana alam.
Perumda Air Minum Kota Padang bersama pihak terkait juga telah melakukan uji coba pengaliran air baku dari Intake Palukahan menuju Instalasi Pengolahan Air Palukahan dan IPA Taban. Seluruh proses ini dilakukan di bawah pengawasan langsung DPRD untuk memastikan operasional berjalan lancar dan aman.
DPRD Kota Padang menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui pemantauan langsung di lapangan. Langkah ini diambil untuk menjamin pemulihan berjalan transparan, sesuai standar teknis, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
