BPK Ungkap Kejanggalan Videotron Rp10 Miliar, Gubernur Sumbar Turun Tangan Tegur Kepala Biro Umum
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Padang, – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegur Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) buntut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengadaan videotron senilai Rp10 miliar pada Tahun Anggaran 2024. Teguran tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
Masalah utama yang menjadi temuan adalah produk LED display videotron yang terpasang pada Auditorium Gubernuran dan Istana Bung Hatta Bukittinggi tidak dapat diidentifikasi BPK kesesuaiannya dengan merek dan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen yang sebelumnya ditawarkan oleh penyedia CV NB.
Kemudian, produk yang terpasang di Aula Utama, Aula Pola, dan Teras Kantor Gubernur juga tidak sesuai dengan merek yang tertera dalam penawaran awal, dan bahkan terindikasi merupakan produk non-TKDN. Merek yang ditawarkan Redsun, namun yang terpasang merek LAMPRO.
Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh BPK, PPK tidak menyampaikan sertifikat TKDN atas produk LED Display Videotron merek LAMPRO.
BPK dalam hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa hal tersebut mengakibatkan kontrak pengadaan belanja modal alat studio lainnya (Videotron) yang dilaksanakan sebesar Rp10 miliar lebih tidak dapat diyakini kewajarannya.
BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Barat agar memerintahkan Inspektur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Kepala Biro Umum dan PPK untuk meminta penyedia melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sesuai syarat teknis, kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan pengawasan tersebut secara berkala kepada BPK.
Menanggapi hal itu, Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Andri Yulika, menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyerahkan sertifikat TKDN kepada BPK.
“Sertifikat TKDN itu memiliki masa berlaku. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, sertifikat produk yang digunakan masih berlaku. Namun ketika pemeriksaan BPK dilakukan, masa berlakunya sudah habis. Karena itu, kami telah menyerahkan surat dari lembaga penerbit yang menyatakan bahwa produk tersebut memang memiliki TKDN dengan merek Redsun,” jelas Andri Yulika pada Rabu (12/11/25) lalu
Andri menambahkan bahwa pihaknya kini menunggu tanggapan dari BPK atas hasil tindak lanjut tersebut. “Jika masih ada hal yang perlu dilengkapi, tentu akan kami lengkapi,” pungkasnya.
Selain itu, Inspektur menegaskan bahwa Gubernur Mahyeldi telah menegur dan memerintahkan Kepala Biro Umum untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan belanja modal di satuan kerjanya sebagai langkah perbaikan dan tindak lanjut atas temuan BPK tersebut.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
