BPK: Kurang Pengawasan, 8 Proyek Jalan Kabupaten Solok Tahun 2022 Kurang Volume dan Mutu Rp1,2 Miliar

Kabupaten Solok –  Delapan paket pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Solok tahun anggaran 2022 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kekurangan volume dan ketidaksesuaian mutu.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menemukan kekurangan volume dan mutu itu total mencapai Rp1,29 miliar. Selain itu, denda keterlambatan sebesar Rp38,48 juta belum dikenakan kepada pihak penyedia jasa.

Baca Juga

Dalih Menutupi Kredit Macet, Oknum Pegawai BRI di Pasaman Pinjam Uang Nasabah Rp50 Juta

22 Apr 2024

Berikut adalah rincian temuan BPK atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian mutu proyek jalan Dinas PUPR Kabupaten Solok:

1. Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan Sirukam – Simanau sebesar Rp8.267.694,80

2. Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan Singkarak – Tanjung Alai sebesar Rp12.956.076,87

Baca Juga

KPU Pasaman Tanggapi Sejumlah Kejanggalan yang Jadi Temuan Bawaslu, Termasuk Dokumen Tercecer

06 Feb 2024

3. Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan Kubang Nan Duo – Sirukam sebesar Rp53.975.436,05

4. Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan Sungai Lasi – Bukit Bais sebesar Rp37.774.025,52

5. Ketidaksesuaian Mutu Pekerjaan Jalan Muaro – Garabak sebesar Rp21.521.296,52 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp13.738.268,57

6. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Mutu Pekerjaan Jalan Sukarami Batu – Bajanjang sebesar Rp305.994.330,87

7. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Mutu Pekerjaan Jalan Ampang Kualo – Simpang Ampek Aripan (BKK) sebesar Rp363.645.466,63

7. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Mutu Pekerjaan Jalan Paninjauan – Kuncir sebesar Rp487.426.264,76 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp24.742.674,59.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Laporan BPK menyebutkan bahwa masalah ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dari Kepala Dinas PUPR dan kurangnya pengendalian terhadap pelaksanaan proyek.

Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan konsultan pengawas tidak cermat dalam memverifikasi volume pekerjaan yang terpasang. Para penyedia jasa juga dinilai tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati.

PenaHarian.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Inspektur Daerah Kabupaten Solok, Deri Akmal dan Bupati Solok, Epyardi Asda dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada (4/9/2024) kemarin terkait tindaklanjut hasil audit BPK pada Pemkab Solok tahun anggaran 2021 – 2023, namun belum merespons hingga berita ini diterbitkan.