Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad SahroniJAKARTA — Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran negara, termasuk wacana pemotongan gaji pejabat negara seperti menteri dan anggota DPR.
Meski mendukung upaya penghematan, Sahroni mengingatkan agar kebijakan tersebut dikaji secara mendalam sebelum diterapkan, terutama jika menyangkut gaji pejabat negara.
“Saya sangat mendukung usaha Presiden mencari solusi untuk tetap mensejahterakan rakyat di tengah kondisi keuangan global yang sedang tidak menentu ini. Opsi memang banyak di depan mata, termasuk efisiensi belanja negara,” kata Sahroni, seperti dilansir dari Kompas.com, Senin (16/3/2026).
Sahroni menegaskan bahwa pemerintah memang memiliki banyak pilihan dalam menekan belanja negara. Namun menurutnya, setiap pos anggaran yang akan dipangkas harus dianalisis secara menyeluruh, termasuk dampak langsung maupun efek turunannya.
“Namun pos mana yang harus dikenakan, hendaknya dikaji secara mendalam efek langsung dan turunannya. Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI itu juga mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi yang tidak dirancang secara hati-hati dapat memunculkan dampak negatif. Ia menilai pemotongan gaji pejabat negara berpotensi menimbulkan efek lanjutan jika tidak melalui kajian yang matang.
“Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan, misalnya menurunnya kinerja atau meningkatnya potensi korupsi,” kata Sahroni.
Meski memberikan catatan, Sahroni menegaskan bahwa Fraksi NasDem tetap mendukung langkah pemerintah selama kebijakan tersebut benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat.
“Tapi pada akhirnya, kami sebagai anggota DPR memiliki prinsip sama dengan Presiden: kepentingan rakyat adalah yang utama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan pemerintah Pakistan. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah Pakistan memangkas sejumlah pengeluaran negara, termasuk memotong gaji menteri dan anggota parlemen serta membatasi penggunaan kendaraan dinas.
Prabowo menilai langkah tersebut dapat menjadi contoh yang layak dipertimbangkan Indonesia, terutama di tengah gejolak global yang memicu kenaikan harga energi.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah mitigasi menghadapi dampak konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi dunia.
Menurut Prabowo, dana hasil penghematan yang dilakukan Pakistan kemudian dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
