Politisi NasDem Ingatkan Pusat: TKD Jangan Hanya Narasi Penenang, Sumbar Butuh Realisasi

PenaHarian.com
21 Feb 2026 18:28
2 menit membaca

PADANG — Cindy Monica, Anggota Komisi II DPR RI, melontarkan desakan keras kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan pemulihan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Sumatra Barat. Ia menegaskan, hingga kini belum ada petunjuk teknis maupun pedoman resmi, sehingga pemulihan yang dijanjikan belum bisa dijalankan.

Desakan itu disampaikan Cindy saat Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Sumatra Barat di Padang, Jumat (20/2/2026), dalam rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar.

“Saat rapat bersama Pemprov, ternyata belum ada juknis, belum ada pedomannya. Saya menekankan agar pemulihan TKD ini jangan hanya menjadi narasi untuk menenangkan keluhan masyarakat,” tegas Cindy.

Menurutnya, ketidakjelasan regulasi membuat pemerintah daerah berada dalam posisi sulit, bahkan cenderung harap-harap cemas. Padahal, Sumbar saat ini tengah berjuang memulihkan kondisi pascabencana, memperbaiki pelayanan publik, dan menggerakkan kembali perekonomian masyarakat.

“Jangan sampai ini menambah beban daerah. Sumatra Barat membutuhkan kepastian dan kecepatan, bukan janji tanpa realisasi,” katanya dengan nada tegas.

Cindy menilai, lambannya penerbitan juknis berpotensi menghambat proses pemulihan daerah secara menyeluruh. Karena itu, ia memastikan persoalan ini tidak akan dibiarkan berlarut.

Ia menyatakan akan segera membawa persoalan tersebut ke tingkat DPR RI, khususnya kepada Ketua Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, agar ada langkah konkret lintas kementerian dan lembaga.

“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut kepentingan masyarakat pascabencana. Saya akan segera menyampaikan kepada Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI agar juknis dan pedoman pengembalian TKD segera diterbitkan, sehingga hak daerah dan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat dapat segera direalisasikan,” tegasnya.

Langkah Cindy ini diharapkan menjadi tekanan politik serius bagi pemerintah pusat agar tidak lagi menunda realisasi pemulihan TKD. Bagi Sumbar, kepastian anggaran dinilai menjadi kunci utama untuk mempercepat pemulihan dan memastikan masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara di tengah masa sulit.

Tidak ada komentar untuk ditampilkan.
x