Reses: PSM Balai Gadang Curhat Soal Ketiadaan Laptop ke Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa
PADANG – Keterbatasan sarana kerja masih menjadi hambatan bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, khususnya dalam proses pendataan calon penerima bantuan pemerintah. Persoalan ini mencuat dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Padang yang digelar di Kantor Lurah Balai Gadang, Rabu (4/2/2026).
Perwakilan PSM Balai Gadang, Opi, menyampaikan bahwa PSM memiliki tanggung jawab mendata serta memfasilitasi pengajuan berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pendidikan, dan sejumlah program sosial lainnya.
Namun, proses entri dan pengolahan data kerap terkendala karena belum tersedianya laptop sebagai perangkat utama pendukung kerja. Menurut Opi, keberadaan laptop sangat dibutuhkan agar pendataan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
“Kami sangat membutuhkan laptop untuk mendukung tugas-tugas pendataan. Saat ini PSM Balai Gadang belum memilikinya. Kami berharap ada perhatian terkait kebutuhan tersebut,” ujarnya di hadapan Iqra Chissa.
Selain sarana kerja, PSM juga mengusulkan adanya sosialisasi rutin mengenai program bantuan pemerintah. Opi menilai masih banyak warga yang belum memahami jenis bantuan yang tersedia maupun prosedur pengajuannya.
“Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program apa saja yang bisa diakses dan bagaimana cara mengurusnya. Dengan sosialisasi, tentu pemahaman warga akan lebih baik,” katanya.
PSM Balai Gadang juga mengajukan permintaan seragam kerja serta dukungan dana transportasi bagi lima orang PSM yang bertugas. Mereka menilai biaya operasional cukup besar karena harus melakukan survei ke lokasi-lokasi yang jaraknya saling berjauhan.
Reses tersebut dihadiri lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta kalangan pemuda. Selain persoalan PSM, warga turut menyampaikan aspirasi di bidang pertanian, pendidikan, dan ekonomi.
Untuk sektor pertanian, masyarakat mengusulkan pembangunan jalan usaha tani guna mempermudah akses ke lahan. Sementara di bidang pendidikan, warga meminta penambahan sekolah tingkat SMP seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Balai Gadang.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Iqra Chissa menyatakan usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumbar akan diperjuangkan melalui APBD Provinsi Tahun 2027. Sedangkan aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar.
Terkait penambahan sekolah, Iqra menegaskan hal itu menjadi perhatian serius. Ia menilai Balai Gadang yang kini semakin padat penduduk memang sudah membutuhkan tambahan SMP agar anak-anak tidak harus bersekolah ke luar wilayah, terlebih bagi keluarga kurang mampu.
“Ini akan kami komunikasikan dengan DPRD Kota Padang melalui Komisi IV agar bisa diperjuangkan bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sejalan dengan Asta Cita Presiden RI. Karena itu, dirinya berkomitmen mengawal agar penambahan sekolah di Balai Gadang dapat terealisasi.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
