PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa kemandirian nagari hanya bisa terwujud jika ada sinergi kuat antarinstansi dalam penyediaan layanan dasar seperti air bersih, energi, dan infrastruktur yang memadai. Hal itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Data Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Gubernur, Rabu (5/11/2025).
Rapat bertema “Transformasi Indeks Desa: Menata Arah Pembangunan Nagari yang Terukur dan Berkeadilan” itu dihadiri oleh pimpinan OPD, Bappeda kabupaten/kota, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, serta perwakilan Kementerian Desa.
Dalam arahannya, Mahyeldi menekankan bahwa pembangunan nagari harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan menekan angka stunting.
“Gizi anak bisa saja cukup, tapi kalau air yang diminum tidak layak, tetap berisiko stunting. Karena itu, penyediaan air bersih yang aman dan sehat adalah hal yang wajib,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, Sumatera Barat memiliki potensi sumber air yang besar karena berada di kawasan pegunungan Bukit Barisan. Dengan kolaborasi lintas sektor seperti Dinas PU, PSDA, dan Balai Sungai, potensi ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat pedesaan.
Selain air bersih, Gubernur juga menyoroti pentingnya konektivitas antarwilayah. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal karena akses jalan dan transportasi yang buruk.
“Kalau konektivitas tidak baik, distribusi barang dan pelayanan publik akan terhambat. Ini harus jadi perhatian bersama,” tegasnya.
Mahyeldi juga menyinggung soal ketersediaan energi di daerah kepulauan seperti Mentawai. Menurutnya, pemerintah sedang menjajaki kerja sama dengan ahli dari Jepang untuk memanfaatkan panas air laut sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan dan murah.
Tak hanya itu, kerja sama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang juga tengah digalakkan untuk pengembangan energi mikrohidro dan tenaga surya di wilayah terpencil.
Gubernur menambahkan bahwa pembangunan nagari tidak cukup hanya dengan memperbaiki layanan dasar, tetapi juga perlu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui program Nagari Creative Hub, pelaku UMKM diharapkan bisa memperluas pasar dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Dengan Nagari Creative Hub, produk unggulan daerah bisa dipasarkan ke luar tanpa harus bergantung pada pasar kota. Ini cara agar ekonomi nagari bisa tumbuh dari bawah,” ujarnya.
Mahyeldi juga mengajak para wali nagari untuk melibatkan masyarakat perantau dalam mendukung program digitalisasi pemerintahan nagari. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan satu peta melalui Geoportal Mandiri Sumbar.
“Semua harus bergerak dalam satu arah. Pembangunan nagari yang mandiri dan berkeadilan menjadi bagian dari visi besar kita untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai Provinsi Madani dan pelopor Green Province di Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, melaporkan hasil pengukuran Indeks Desa Tahun 2025. Jumlah desa mandiri di Sumbar meningkat signifikan dari 368 menjadi 489 desa.
“Memang ada sedikit peningkatan pada kategori desa tertinggal dari 10 menjadi 12, tetapi kabar baiknya, sudah tidak ada lagi desa yang masuk kategori sangat tertinggal,” kata Yozarwardi.
Rapat tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, antara lain memperkuat layanan dasar, meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan nagari.
Sebagai penutup, acara diakhiri dengan peluncuran E-book Indeks Desa 2025 sebagai inovasi Dinas PMD Sumbar dalam penyajian data digital untuk mempercepat akses informasi pembangunan desa.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
