PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menegaskan bahwa arah pembangunan tahun 2026 harus berpijak pada peningkatan pelayanan publik sekaligus penguatan pendapatan asli daerah (PAD). Penekanan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, seusai rapat Panitia Khusus (Pansus) II terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, Senin (4/8/2025).
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama perangkat daerah mitra Komisi II—antara lain Dinas Perikanan, PDAM, Dinas Perhubungan, serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah—mengkaji sejumlah rencana program yang diajukan untuk tahun mendatang.
“Kami menitikberatkan pada program-program prioritas yang benar-benar bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik, sekaligus berdampak pada peningkatan PAD,” ujar Rachmad.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penguatan layanan Trans Padang. Komisi II menilai perlu adanya penambahan armada fider atau kendaraan pengumpan agar transportasi massal tersebut dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani.
“Trans Padang belum mampu membuka koridor baru, sehingga kehadiran fider sangat penting agar akses masyarakat lebih luas terlayani,” tambahnya.
Selain itu, DPRD juga memberi sorotan pada kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bappenda). Sejak 1 Juli 2025, Bappenda telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pajak. Komisi II berharap unit khusus tersebut bisa menjadi motor penggerak peningkatan penerimaan daerah mulai tahun 2026.
“Kami optimistis Satgas Pajak mampu menggali potensi yang ada secara lebih maksimal sehingga target PAD benar-benar tercapai,” tutur Rachmad.
Dengan komitmen ini, DPRD Kota Padang menegaskan dukungannya untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian fiskal kota.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
