Wakil Ketua DPRD Sumbar Kecam Perusakan Rumah Doa: Kota Padang Harus Tetap Jadi Teladan Toleransi
Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda SatriaPADANG — Aksi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Minggu (27/7), menuai kecaman keras dari Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk anarkisme yang berpotensi merusak citra Kota Padang sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan hidup berdampingan antarumat beragama.
“Kejadian ini sangat disayangkan dan mencederai semangat kebersamaan yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat kita,” ujar Nanda saat diwawancarai, Senin (28/7).
Ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan cepat dalam mengusut kasus ini. Menurutnya, tindakan semena-mena tidak boleh dibiarkan agar tidak menimbulkan ketegangan horizontal di tengah masyarakat. “Kita minta aparat menindak tegas pelakunya. Ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” tegas politisi muda tersebut.
Nanda juga mengungkapkan bahwa setelah kejadian, Ketua DPD GAMKI Sumbar langsung menghubunginya. Ia kemudian menjalin komunikasi intensif dengan Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara bijaksana dan adil.
Menurut Nanda, Kota Padang adalah kota yang majemuk dan masyarakatnya cinta damai. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah, bukan dengan kekerasan. “Kalau ada perbedaan pandangan atau ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai, bicarakanlah baik-baik. Jangan main hakim sendiri,” pesannya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kajian hukum secara menyeluruh sebelum mengambil sikap, agar tidak muncul informasi simpang siur yang justru memperkeruh suasana. “Agama yang diserang adalah agama yang sah dan diakui oleh negara. Semua umat berhak menjalankan ibadahnya secara aman dan damai,” ujarnya.
Nanda menegaskan bahwa menjaga toleransi dan ketenangan di masyarakat adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. “Ini bukan semata soal penegakan hukum, tapi juga soal menjaga kepercayaan antarkelompok masyarakat. Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan rasa persaudaraan,” tutupnya.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
